REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung, melihat Kebijakan efisiensi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun, tidak melihatnya sebagai bentuk pemotongan. Malahan Tamsil melihat daerah justru berpeluang mendapatkan tambahan dana.

"Jadi ini justru daerah berpeluang mendapatkan tambahan dana, asalkan mampu menyelaraskan programnya dengan kebijakan nasional," kata Tamsil, dalam siaran pers. Pernyataan ini disampaikan Tamsil saat melakukan kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Kota Sorong, Senin (10/2/2025).

Menurut mantan wakil ketua Badan Anggaran DPR ini, efisiensi anggaran merupakan langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dalam menerjemahkan visi Asta Cita, termasuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kemandirian daerah. “Dari total efisiensi anggaran nasional sebesar Rp306 triliun, Rp50,59 triliun berasal dari TKD. Namun, daerah tetap bisa memperoleh tambahan dana jika program kerja mereka selaras dengan visi pemerintah pusat,” ujar Tamsil.

Tamsil mencontohkan bahwa Papua Barat Daya dapat menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dengan mengoptimalkan sektor pariwisata, perikanan, kelautan, dan kehutanan sebagai tumpuan utama. Jika daerah mampu menyusun proposal program yang sesuai dengan prioritas nasional, pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya dapat memperoleh kembali anggaran yang lebih besar untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Selain itu, Tamsil menekankan pentingnya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor-sektor potensial di Papua Barat Daya. “Saat ini, kontribusi PNBP dari perikanan dan kehutanan masih jauh dari potensi sebenarnya. Pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada agar PNBP bisa menjadi sumber pendapatan signifikan,” imbuhnya.

Dalam pidatonya di hadapan pejabat provinsi dan kabupaten se-Papua Barat Daya, Tamsil menyoroti tantangan utama dalam optimalisasi PNBP. Ia menyebutkan bahwa ketergantungan terhadap sektor Minerba dan Migas perlu dikurangi dengan mendorong potensi sektor lain, seperti perikanan dan kehutanan. “Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar kebijakan nasional tetap relevan dengan kebutuhan dan kondisi di daerah,” tegasnya.

Tamsil juga mendorong agar Papua Barat Daya menjadi proyek percontohan dalam optimalisasi PNBP berbasis ekonomi rendah karbon. Menurutnya, tren pembangunan global saat ini mengarah pada pertumbuhan berkelanjutan, yang harus diikuti dengan komitmen pembiayaan dari sektor-sektor ramah lingkungan. “Hal ini sejalan dengan visi kepemimpinan Presiden Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Tamsil mengusulkan penyusunan roadmap optimalisasi PNBP Papua Barat Daya, yang mencakup pemanfaatan sektor perikanan dan kehutanan sebagai sumber utama pendapatan. “Papua Barat Daya adalah masa depan Indonesia. Dengan kekayaan alam yang melimpah, wilayah ini bisa menjadi pilar ketahanan ekonomi nasional. Namun, impian ini hanya dapat terwujud jika kebijakan negara berpihak kepada daerah dan PNBP dikelola secara akuntabel serta berkeadilan,” pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika