REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi sektor keuangan pada tahun ini terbilang tidak lebih mudah dibandingkan tantangan yang dihadapi pada 2024. Hal itu seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan meningkat secara terbatas, serta kondisi domestik berupa keterbatasan anggaran pemerintah.
"Normalisasi kebijakan suku bunga di Amerika Serikat dan beberapa negara utama lainnya diperkirakan akan terus berlanjut, namun dengan laju yang lebih lambat,” kata Mahendra saat menyampaikan sambutan di acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Di sisi lain, divergensi pemulihan ekonomi di antara negara-negara industri berpotensi mengakibatkan terjadinya perbedaan kebijakan moneter dari berbagai otoritas negara global yang akan mengaruhi capital flow dan nilai aset keuangan. Kompleksitas pemulihan ekonomi diperkirakan meningkat seiring perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang dinamis.
"Trade policy yang lebih ditentukan oleh aspek politik dibandingkan dengan aspek ekonomi berpotensi meningkatkan fragmentasi perdagangan global dan menurunkan volume perdagangan itu sendiri," ujar Mahendra.
Dia menyebut, begitu juga dengan mulai terjadinya divergensi kebijakan dan penyerapan standar internasional di sektor keuangan antarnegara, yang dapat menciptakan perbedaan daya saing sektor keuangan. Di sisi domestik, Indonesia dihadapkan pada isu struktural.
"Seperti perlunya meningkatkan kembali penyerapan tenaga kerja sektor formal, serta mempercepat pemulihan daya di masyarakat khususnya untuk kelompok menengah bawah yang pemulihannya masih tertahan," kata Mahendra.
Lebih lanjut, Mahendra mengatakan, di tengah kondisi down sideways tersebut diperlukan langkah transformatif untuk mencapai target pertumbuhan yang diharapkan. Oleh karena itu, pihaknya menyambut berbagai program prioritas dan inisiasi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ke level yang lebih tinggi dan mencapai visi Indonesia Emas.
Mahendra memastikan, kebijakan yang diambil OJK sejalan dengan langkah pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. "Kami mengarahkan sektor jasa keuangan mengambil peran untuk mendorong pertumbuhan, mengingat keterbatasan kapasitas anggaran pemerintah," ucap Mahendra.
Dia pun menyinggung tentang program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) serta target swasembada pangan. Menurut Hendra, OJK mendukung kebijakan itu dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan lewat skema penyaluran kredit dan penjaminan khusus pada petani dan UMKM, serta pengembangan produk asuransi parametrik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika