REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Presiden Amerika Serikat Donald Trump suka mengolok-olok hal yang tidak disebutkan, dan situasi Israel-Palestina tidak akan pernah berbeda.
Dengan sentuhan horor dan aneh, dia menawarkan solusi untuk masalah apa yang akan terjadi pada Gaza pada akhir permusuhan.
Dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dia menyatakan bahwa Amerika Serikat akan "mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza", dan berjanji untuk "menciptakan pembangunan ekonomi yang akan menyediakan lapangan kerja dan perumahan dalam jumlah tak terbatas bagi masyarakat di daerah tersebut."
Jalur tersebut, menurut Dr Binoy Kampmark, Commonwealth Scholar di Selwyn College, Cambridge dan pengajar di RMIT University, Australia, dalam artikelnya bertajuk A Thief’s Mentality: Trump, Real Estate And Dreams Of Ethnic Cleansing dilansir Middle East Monitor, salah satu wilayah yang paling padat penduduknya di planet ini, akan direkonstruksi, dibangun kembali, dan diubah, secara efektif, menjadi resor pantai, "Riviera di Timur Tengah."
Di sinilah pukulan ganda yang dilancarkan kepada penduduk yang miskin, tersiksa, dan tersiksa: tidak hanya aspirasi kemerdekaan politik dan kedaulatan Palestina yang akan dihentikan, tetapi juga akan mencapai titik akhir dalam bentuk kapitalisme pariwisata dan transaksi real estate.
Ide pembangunan di Trumpland ini bukanlah hal yang baru. Pada Oktober 2024, calon presiden dari Partai Republik mengatakan kepada seorang pewawancara radio bahwa Gaza bisa "lebih baik daripada Monako", asalkan dibangun dengan cara yang tepat.
Menantunya, Jared Kushner, mengakui dalam sebuah acara yang diadakan di Harvard pada Februari tahun lalu bahwa "properti tepi pantai" di Gaza "bisa sangat berharga."
Logistik dari rencana tersebut masih belum jelas. Trump tidak membayangkan menggunakan pasukan Amerika Serikat dalam upaya ini ("Tidak ada tentara Amerika Serikat yang dibutuhkan!"), namun Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah memerintahkan militer untuk menyusun rencana bagi warga Palestina yang ingin meninggalkan Gaza "secara sukarela".
Katz berpikir bahwa rencana tersebut akan "memungkinkan populasi besar di Gaza untuk pergi ke berbagai tempat di dunia" melalui penyeberangan darat, laut, dan udara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika