REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menepis anggapan bahwa efisiensi anggaran terhadap Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dikhawatirkan menurunkan akurasi alat info cuaca dan deteksi gempa. Disebutkan, BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen.
Pernyataan Hasan tersebut merespons soal dampak efisiensi anggaran pada BMKG sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru," kata Hasan di Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Hasan menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk mengurangi beban negara, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan bahwa anggaran negara harus difokuskan untuk kepentingan rakyat.
Dalam kesempatan sebelumnya, ia juga menegaskan bahwa efisiensi dilakukan pada hal-hal yang dianggap "lemak" dan memboroskan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan 'lemak-lemak' dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi 'otot'. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan 'lemak' ini," kata Hasan.
Lebih lanjut, Hasan memastikan ada sejumlah hal yang tidak terpengaruh dari efisiensi APBN di kementerian dan lembaga yang semuanya berhubungan dengan produktivitas serta layanan bagi masyarakat.
Dalam hal mendukung produktivitas, pemerintah memastikan bahwa gaji pegawai serta layanan dasar prioritas pegawai tidak akan terdampak efisiensi.
Sementara untuk layanan bagi masyarakat, program-program yang terkait bantuan sosial dan layanan publik juga anggarannya tidak dilakukan penyesuaian.
Hasan mencontohkan salah satu layanan publik yang dipastikan tidak terdampak oleh efisiensi adalah terkait dengan mitigasi bencana. Layanan tersebut dipastikan tetap memiliki anggaran khusus.
"Mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal," ucap Hasan.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati juga menyampaikan bahwa anggaran terkait dengan pengelolaan gempa dan tsunami tetap dipertahankan, di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran.
"Di sini, dalam poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami Rp 41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi," kata Dwikorita dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, dengan agenda pembahasan seputar kebijakan efisiensi anggaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika