REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus melakukan langkah efisiensi dalam operasionalnya. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan pagu anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2025 sebesar Rp 277,5 miliar, dengan rincian Rp 80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan Rp 197,4 miliar untuk dukungan manajemen.

"Alhamdulillah, kemarin siang kami coba usulkan kepada Kementerian Keuangan. Memang belum dapat konfirmasi 100 persen, tapi mereka lihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ada karena memang batas minimum kami untuk beroperasi itu di Rp 215 miliar," ujar Erick saat rapat dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Erick menyampaikan, efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN mencakup berbagai aspek operasional. Erick menjelaskan, langkah efisiensi itu mencakup pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, pemotongan perjalanan dinas 54 persen, pengurangan fasilitas teknologi informasi (TI) 41 persen, pengurangan anggaran alat tulis kantor (ATK) hingga 90 persen, serta pemangkasan anggaran kegiatan rapat dan acara seremonial sebesar 43 persen.

Selain itu, juga efisiensi pemakaian gedung hingga 39 persen. "Kita juga menurunkan biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen yang sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu hal yang harus dimaksimalkan," ucap Erick.

Erick menyatakan, Kementerian BUMN juga melakukan penyesuaian kendaraan dinas hingga 66 persen. Erick menyebut, efisiensi kendaraan dinas menjadi salah satu langkah strategis untuk menghemat anggaran tanpa mengorbankan efektivitas kerja.

"Kendaraan dinas yang kemarin kami semua sewa, kami coba ganti lebih murah dari mobil listrik jadi hibrid. Tujuannya tadinya mobil listrik sekarang hibrid dengan harganya bisa lebih murah sampai 66 persen," ucap Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika