REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana mengkaji ulang penggabungan BUMN sektor infrastruktur atau karya. Erick awalnya berencana merampingkan tujuh BUMN karya menjadi tiga BUMN karya.
"Saya sepakat (BUMN) karya kita akan refocusing, tentu tekanannya akan besar, karena itu waktu itu kita pernah mengusulkan tujuh BUMN menjadi tiga BUMN karya," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Erick mengatakan proses penggabungan BUMN sebelumnya memerlukan waktu yang cukup lama. Namun, Erick optimistis rencana penggabungan BUMN karya kini akan lebih cepat dengan adanya revisi undang-undang BUMN.
"Mungkin dengan RUU BUMN yang baru, maka proses merger dan lain-lainnya itu bisa lebih cepat, yang kemarin memakan dua tahun hingga tiga tahun karena proses banyak kementerian, sekarang mungkin proses mergernya bisa lebih cepat kalau memang RUU BUMN itu berlaku," ucap Erick.
Erick menyampaikan rencana merampingkan jumlah BUMN karya menjadi tiga perusahaan belum final. Erick mengaku masih membuka berbagai opsi lain dalam upaya memperkuat sektor infrastruktur pelat merah ke depan.
"Kalau saya melihat dari tujuh menjadi tiga BUMN sampai hari ini masih bisa kalkulasinya baik, tapi nanti kita lihat dua bulan sampai tiga bulan bulan seperti apa, bukan tidak mungkin efisiensi merger karya dari tiga bisa saja menjadi dua, bahkan satu (perusahaan), tapi ini masih perlu kajian saya rasa," kata Erick.
Sebelumnya, Erick berencana menggabungkan Hutama Karya dan Waskita Karya yang berfokus pada proyek jalan tol, nontol, institusional building, dan juga residential commercial. Kemudian, konsolidasi Wijaya Karya dan PT PP untuk fokus pada proyek seaport, airport, dan akan tetap masuk di residensial karena masih ada aset-aset yang tertinggal sebelumnya. Lalu, konsolidasi PT Adhi Karya dan Nindya Karya yang menyasar pada proyek pembangunan infrastruktur air, hingga rel.
Muhammad Nursyamsi