REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) sekaligus Sekretaris Jenderal Dewan Energi Muda Nasional (Youth Energy and Environment Council), Billy Mambrasar menyampaikan keresahannya terkait rencana pemerintah untuk melakukan proses hilirisasi. Tetapi, pada saat bersamaan tidak melakukan penyiapan sumber daya manusia (SDM) Indonesia secara memadai.
Billy juga menyinggung terkait pengurangan anggaran pendidikan yang dapat mempengaruhi kecepatan pemenuhan kebutuhan SDM Indonesia untuk kebutuhan industrialisasi dan hilirisasi. Menurut dia, ada empat faktor yang menjadi kunci keberhasilan hilirisasi, yakni kebijakan yang memberikan insentif yang tepat kepada investor untuk dapat berinvestasi dan kesiapan infrastruktur yang mendukung.
Kemudian, kemampuan negara melakukan lobi geopolitik dalam menghadapi tekanan internasional, seperti tuntutan hukum dari WTO dan sebagainya, serta yang terakhir adalah ketersediaan SDM yang berkualitas.
"Dari keempat hal yang saya sebutkan di atas, saya ingin menyoroti hal yang paling mudah untuk di kontrol dan dikelola pemerintah, tetapi malah yang paling lambat perkembangannya, yakni penyiapan SDM yang berkualitas," ujar Billy saat menjadi pembicara 'Metalurgy Conference' yang diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Metalurgi Institut Teknologi Bandung (IMMG) di Aula Timur ITB, Kota Bandung, Kamis (13/2/2025).
Billy menjelaskan, data Kementerian ESDM menunjukkan kebutuhan tenaga kerja terampil hingga 16 ribu setiap tahunnya, untuk mendukung program hilirisasi. Kenyataannya, jumlah lulusan sarjana dari sekolah berbasis Teknik dan MIPA (STEM), sangat rendah. Itu pun, kata Billy, yang lulus belum tentu memiliki kualitas dan kapasitas yang mumpuni.
"Saya berharap, pemerintah dapat memperbaiki kualitas dan meningkatkan kuantitas infrastruktur Pendidikan di Indonesia, termasuk penyiapan tenaga kerja terampil," ujar staf khusus milenial presiden RI periode 2019-2024 ini.
Billy juga menyoroti jumlah sekolah kejuruan dan teknik di Indonesia yang saat ini masih minim, termasuk kualitasnya. Keberadaan sekolah juga belum cukup untuk menyediakan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan mendukung proses hilirisasi. Salah satu saran yang diberikan oleh Billy, adalah kemitraan pemerintah dengan swasta untuk menyiapkan SDM tersebut.
Misalnya, dengan membangun sekolah bersama, mendanai operasional sekolah tersebut dengan CSR, hingga membangun pusat pusat pelatihan nonformal untuk penyiapan tenaga kerja. "Saya berharap, ada rancangan strategis pemerintah sebagai alternatif pengurangan anggaran pendidikan yang ada, agar jumlah lulusan teknik, atau ilmu pasti, yang dibutuhkan untuk mendukung hilirisasi, dapat tetap tercapai," ujar putra Papua ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika