REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjamin mengutamakan program prioritas pendidikan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Hal ini menyusul efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Kemendikdasmen mencontohkan tetap dipenuhinya penyediaan bantuan sosial melalui Program Indonesia pintar (PIP) untuk jenjang SD/SMP/SMA/SMK dan penyediaan berbagai tunjangan guru non-ASN baik untuk guru negeri dan swasta.
"Gaji dan tunjangan untuk pegawai Kemendikdasmen juga dipastikan disediakan secara penuh. Begitu pun dengan kegiatan pendidikan profesi guru (PPG) akan tetap dilaksanakan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025," kata Mendikdasmen, Abdul Mu`ti dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).
Mu`ti juga menjelaskan efisiensi operasional dilakukan tanpa mengganggu layanan pada unit utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah. Anggaran pun dialokasikan untuk program prioritas seperti peningkatan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan siap kerja, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah agar tetap lestari, akreditasi sekolah guna menjamin mutu pendidikan, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diselenggarakan pada November 2025.
"Kami juga tetap berfokus pada pembangunan dan revitalisasi sekolah dimana pengalihan anggaran masih menunggu penyelesaian Inpres," ujar Mu`ti.
Mu`ti meyakini kualitas pendidikan tetap terjaga lewat pemetaan risiko dan mitigasi. "Kami berkomitmen untuk terus menjaga mutu pendidikan nasional dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk belajar dengan baik," ujar Mu`ti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika