REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, Sri Haryati berkomitmen untuk terus mengawal dan mendampingi pemerintah daerah (pemda) baik tingkat provinsi maupun kabupaten dalam mengelola keuangan negara dengan baik dalam rangka memajukan pembangunan daerah.
"Sejauh ini peran BPK sudah berjalan dengan baik dan saya akan terus mempertahankan serta meningkatkan kinerja dalam pendampingan ke pemda agar mengelola keuangan secara efektif, efisien dan kredibel," ujarnya usai serah terima jabatan di Pontianak, Sabtu (15/2/2025).
Sri Haryati resmi menggantikan Kepala BPK Perwakilan Kalbar sebelumnya Winner Franky HM. Dalam serah terima jabatan dihadiri langsung oleh Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, PJ Gubernur Kalbar, DPRD Kalbar, bupati atau wali kota serta DPRD kabupaten atau kota serta forkopimda tingkat provisi dan kabupaten.
Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dalam kesempatan itu berpesan kepada Kepala BPK Perwakilan Kalbar yang baru untuk melanjutkan hal-hal yang sudah baik dan menjaga komunikasi dengan pemda serta pihak lainnya.
"Kita minta kepala yang baru terus membimbing para kepala daerah supaya tercapai pengelola keuangan yang kredibel yang efisien dan efektif. Hal itu sesuai mandat bahwa BPK harus membantu negara supaya APBN bermanfaat untuk rakyat dan berkontribusi pada kesejahteraan rakyat," kata dia.
Ia mengatakan, BPK secara struktur dan sistematis bekerja sesuai undang-undang dan profesionalisme termasuk soal pergantian kepala. Pergantian ditujukan untuk penyegaran dan memberi semangat di unit baru. Kemudian dalam hal kinerja aktif mendorong pengelolaan keuangan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.
"Pemeriksaan tersebut tentu untuk bermanfaat berupa digunakan oleh pengambil kebijakan. Kami terus melakukan pengendalian mutu untuk pemeriksaan berkualitas. Apalagi saat ini kultur masyarakat butuh dan sadar soal transparansi pengelolaan keuangan," jelas dia.
Ia mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Kalbar karena semua sudah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal itu harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
"Dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Kalbar sudah opini WTP. Itu harus dipertahankan namun tentu bukan tujuan utama. Terpenting juga bagaimana pengelolaan keuangan negara harus efektif dan efisien sera seluruh pembangunan dapat dirasakan masyarakat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika