REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menentukan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan rakyat (minyakkita) berada di angka Rp 15.700 per liter. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman, mengumumkan hal itu, dalam konferensi pers di kantornya.
Ia baru saja melakukan rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga stakeholder pangan. Selain sebagai Mentan, Amran sementara menggantikan posisi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Ia memimpin rakor dan mengumumkan hasilnya. Itu karena Menko Zulkifli Hasan (Zulhas) sedang dalam kunjungan ke luar negeri.
"Poin penting kami sampaikan hari ini, karena nanti kami masih rapat. Keputusan terakhirnya pada tanggal 19 Februari 2025. Hari ini keputusan penting adalah harga minyak goreng, HET Rp 15.700 (per liter). Kepada saudaraku, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah," kata tokoh asal Sulawesi Selatan ini dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).
Berdasarkan pantauan di lapangan, menurut Amran, ada pergerakan kenaikan harga. Selain minyak goreng, gula pasir juga demikian. Jelas, situasi ini harus dicarikan solusinya. Apalagi bulan Ramadan sudah dekat.
Demi memastikan terjadi kestabilan harga, pemerintah siap menggelar operasi pasar. Mentan berharap, harga-harga komoditas bisa stabil, terutama minyak goreng tersebut. Pasalnya sumber daya yang ada, berlimpah.
"Stok kita, kita produsen terbesar di dunia. Kita produksi (Crude Palm Oil/CPO) 46 juta ton (per tahun), dan yang kita gunakan untuk produksi dalam negeri 20 juta ton, sisanya 26 juta ton ekspor. Artinya apa? tidak ada alasan ada yang menjual di atas HET, kita tegas sekarang," ujar Amran.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menambahkan minyak goreng termasuk komoditas yang harganya relatif naik. Pekan lalu, pergerakan kenaikan ada di 162 kota, sekarang di 166 kota. Jelas, kondisi demikian perlu distabilkan.
Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Pengusaha Pasaa di Seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang mengalami indikasi kenaikan harga. Ini akan bisa dikendalikan bahkan diturunkan.
"Operasi pasar di sana dengan komoditas yang sudah ditentukan dan juga dengan titik-titik yang telah ditentukan berdasarkan laporan. Dan kami akan menyelenggarakan koordinasi lebih intens lagi, tidak saja untuk memantau inflasi, tetapi juga harga bahan selama bulan Ramadan," tutur Bima.
Ditemui setelah rakor berlangsung, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi turut berbicara mengenai hal ini. Ia menegaskan, prinsipnya semua harus mengacu pada perintah Presiden Prabowo Subianto. Presiden, kata dia, memerintahkan agar harga komoditas jangan sampai naik di momen-momen seperti ini.
"Jadi perintahnya pak Presiden, harga tidak boleh ada yang naik. Yang naik hanya gabah kering panen (GKP) milik petani, clear ya."
Ia menjelaskan, perihal minyak goreng, HET Rp 15.700 per liter itu ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Pengusaha yang menjual minyakkita harus mematuhinya. Ada sistem yang siap mengawal.
"Kita berkoordinasi tentunya sama teman-teman di Satgas Pangan, ini akan membantu menertibkan kembali. Jadi kalau sudah ditentukan Rp15.700 ya harusnya sesuai dengan label Rp15.700," tegas Arief.
Menurut dia, penentuan angka tersebut tidak asal diputuskan. Kemendag merumuskan bersama pengusaha dan distributor. Lantaran baru diumumkan, masih banyak pedagang menjual di atas HET.
Arief menerangkan, catatan Bapanas, harga minyakkita di pasaran Rp 17 ribu - Rp 18 ribu. Itu rata-rata nasional. "Ya ini yang harus kita perbaiki," ujarnya.
Berjalannya waktu akan diketahui penyebab masih ada selisih harga di lapangan. Apalagi pemerintah siap menggelar operasi pasar. Kepala NFA mendorong awak media untuk bertanya ke Satgas Pangan.
"Nanti ditanya sama Satgas Pangan. Karena Satgas Pangan itu membantu kita semua untuk menertibkan," kata Arief.
Mengenai stok, ia pastikan aman. Pihaknya memantau semua necara. Tidak ada indikasi kelangkaan menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2025.
Ikuti Whatsapp Channel Republika