REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah diminta untuk mempermudah layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Karena, legislator kerap mendapat keluhan dari masyarakat terkait rumitnya layanan kesehatan ini.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Aceng Malki. Menurutnya, ia kerap mendapat keluhan dari masyarakat terutama yang berada di daerah pelosok terkait rumitnya layanan kesehatan ini. "Keluhan yang sering saya terima adalah rumitnya layanan kesehatan. Ini harus dibenahi agar masyarakat miskin bisa lebih mudah mendapat layanan kesehatan," ujar Aceng Malki, Senin (17/2/2025).

Aceng mengatakan, warga pelosok seperti Pameungpeuk, Cikelet, Singajaya, Bungbulang dan lainnya kerap ditolak ketika hendak berobat di faskes kedua dengan alasan tidak ada rujukan dari faskes pertama bagi pasien BPJS. Padahal, jarak ke Rumah Sakit dari rumah mereka terlampau jauh, bahkan bisa ditempuh dalam waktu sampai 6 jam perjalanan.

"Alasan mereka langsung ke Rumah Sakit itu karena penyakitnya tidak kunjung sembuh ketika diobati di Puskesmas. Dokter sering tidak ada, peralatan juga kurang," kata Aceng yang juga Anggota DPRD Jabar dari Dapil Garut ini.

Kondisi tersebut, kata dia, mengindikasikan kalauu layanan kesehatan di Puskesmas terutama yang berada di pelosok tidak maksimal. Sehingga, banyak masyarakat tidak lagi menaruh kepercayaan dan berkeinginan berobat langsung ke Rumah Sakit. Namun, saat mendatangi rumah sakit justru ditolak dengan alasan tidak adanya rujukan dari Puskesmas. "Kalau yang jaraknya jauh juga keadaannya payah, lebih baik terima saja dulu dan beri layanan kesehatan. Tugas petugas medis itu mengobati orang sakit,"katanya.

Kondisi serupa, kata Aceng Malki banyak juga terjadi kepada masyarakat miskin yang mencoba mengobati penyakitnya menggunakan SKTM. Di beberapa daerah, ketersedaiaan anggaran untuk layanan medis menggunakan SKTM kerap kali habis.

"Harusnya anggaran untuk layanan kesehatan menggunakan SKTM itu diperbesar. Intinya bagaimana masyarakat miskin itu bisa mendapat layanan kesehatan tanpa harus ribet dengan administrasi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika