REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyebut dana hasil efisiensi tidak akan digunakan sembarangan. Dana ini akan diinvestasikan ke Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Prabowo pada akhir pekan kemarin mengatakan BP Danantara akan segera diluncurkan, yaitu tepatnya pada 24 Februari 2025. Presiden-presiden terdahulu diminta menjadi pengawasnya.
"24 Februari akan datang kita akan luncurkan Dana Investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, yang artinya energi masa depan indonesia," kata Prabowo dikutip Senin (17/2/2025).
Danantara adalah kekuatan energi masa depan negara dan harus dijaga.
Prabowo menambahkan, Menteri BUMN Erick Thohir melapor bahwa dividen BUMN mencapai Rp 300 triliun. Sementara itu, penghematan putaran pertama dapat mengumpulkan dana Rp 300 triliun. Kemudian, penghematan putaran kedua sebesar Rp 308 triliun.
Sebanyak Rp 24 triliun, kata Prabowo, dipakai untuk makan bergizi gratis. "Jadi totalnya kita ada Rp 750 triliun. Sisa ini tidak akan kita pakai, ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan," katanya.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, hadirnya Danantara dapat mengurangi ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN). Menurut dia, hal itu seiring nantinya Danantara dapat merangkul berbagai mitra strategis dan menarik masuknya investasi ke dalam negeri.
“Setting Danantara juga membuatnya lebih lincah menarik investasi atau merangkul strategic partner dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan BUMN terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujar Wijayanto di Jakarta, Senin.
Ia melanjutkan, hadirnya Danantara juga akan membuat pengelolaan BUMN menjadi lebih profesional atau tidak politis dan birokratis, serta berpotensi mendongkrak kualitas aspek Good Corporate Governance (GCG).
Selain itu, lanjutnya, DNA korporasi yang lebih kental akan membuat perusahaan-perusahaan BUMN menjadi lebih berani mengambil risiko bisnis secara terukur, lebih kreatif, serta lebih fleksibel bergerak.
“Termasuk untuk menjalankan bisnis di Luar Negeri (LN),” ujar Wijayanto.
Di sisi lain, Ia mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pengelolaan Danantara, diantaranya Legal Framework yang masih rumit serta memiliki terlalu banyak pimpinan nantinya.
“Selain itu, belum ada jaminan yang solid bahwa politisasi tidak akan terjadi di Danantara. Ini berpotensi menimbulkan kerumitan-kerumitan di masa mendatang,” ujar Wijayanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika