REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto fokuskan pembangunan infrastruktur di empat provinsi baru di Bumi Cenderawasih, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, Presiden Prabowo menginginkan pembangunan di Indonesia bagian timur, khususnya empat provinsi baru di Papua mendapatkan perhatian.
"Bapak Presiden ingin benar bahwa pembangunan Indonesia di bagian timur, khususnya Papua juga bisa kita fokuskan terutama hadirnya daerah otonomi baru, empat provinsi baru yang juga perlu perhatian pemerintah dukungan infrastruktur," ujar AHY dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
Hal itu mencakup penyediaan infrastruktur dasar, seperti lahan, perumahan, dan jaringan perhubungan. Selain itu, program transmigrasi juga diharapkan dapat membuka potensi ekonomi baru di wilayah-wilayah tersebut.
AHY menyampaikan, keempat provinsi baru tersebut belum memiliki pusat pemerintahan yang memadai. Untuk itu, AHY berharap, pemerintah provinsi menyiapkan lahan untuk pembangunan pusat pemerintahan.
"Di sinilah memang diharapkan pemerintah setempat, pemerintah provinsi, misalnya, begitu sudah menyiapkan lahannya. Nah memohon kepada pemerintah pusat termasuk kementerian PU (Pekerjaan Umum) untuk bisa membangun pusat pemerintahannya," tutur AHY.
Dia mengatakan, pembangunan pusat pemerintahan tersebut termasuk kantor gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP). AHY menyebut, tujuan dari pembangunan ini adalah menciptakan infrastruktur yang memadai agar pemerintah daerah dapat bekerja secara optimal.
"Jadi artinya ini semangatnya adalah bagaimana pemerintah bisa segera bekerja secara optimal setelah ada lingkungan yang dipersiapkan secara infrastruktur," ucap AHY.
Presiden Prabowo pada Selasa siang WIB, memanggil Menko AHY dan sejumlah menteri terkait membahas sejumlah isu mengenai infrastruktur. Mereka yang mengikuti rapat terbatas yaitu Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Ikuti Whatsapp Channel Republika