REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Economic Summit (IES) 2025 resmi dibuka di Jakarta, dihadiri lebih dari 1.500 peserta dari 48 negara. Diselenggarakan
oleh Indonesian Business Council (IBC), forum ini menghadirkan 100 pembicara yang mewakili pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pakar dan akademisi.
Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid, mengatakan IES 2025 menitik beratkan pada dua topik utama, yaitu growth dan prosperity yang diharapkan menjadi katalis aksi nyata di berbagai sektor. “Kami berharap IES 2025 bukan sekedar ajang berkumpul melainkan dapat menjadi titik balik dimana gagasan menjadi langkah konkret. Kami ingin memastikan bahwa
diskusi yang dilakukan di IES 2025 mampu melahirkan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Arsjad pada Selasa (18/2/2025)
Arsjad menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan hanya bisa dicapai dengan kolaborasi yang kuat di berbagai sektor. IES 2025 juga membangun kemitraan lebih erat dengan pemerintah untuk mendorong kebijakan yang pro-investasi dan pro-pertumbuhan ekonomi.
Chief Executive Officer IBC Sofyan Djalil, mengatakan IES 2025 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi sektor swasta dalam upaya mendorong
pertumbuhan. Hal ini bisa diwujudkan dengan dukungan kebijakan publik yang memperkuat daya saing dan memudahkan aktivitas bisnis dan ekonomi.
“IES 2025 akan menjembatani para pemimpin bisnis, ahli ekonomi dan pembuat kebijakan untuk mendiskusikan langkah-langkah dan kebijakan strategis untuk menciptakan iklim kebijakan publik yang dapat mewujudkan cita-cita pertumbuhan
ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Sofyan.
Sementara itu COO IBC William Sabandar, menjelaskan IES 2025 mewadahi diskusi dengan topik-topik yang relevan dengan tantangan dan peluang ekonomi yang dihadapi
Indonesia ditengah perubahan geopolitik global.
Co-founder ParagonCorp dan anggota IBC yang juga pembicara di sesi industri di IES 2025 Salman Subakat menyampaikan dukungan terhadap inisiatif IBC untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. “Kita memerlukan kebijakan yang dapat mendorong sektor bisnis, terutama industri manufaktur, karena sektor ini berperan besar dalam memicu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan,” tandas Salman.
IES 2025 juga menghasilkan komitmen konkret dari berbagai pihak. Beberapa nota kesepahaman (MoU) ditandatangani antara pemerintah, perusahaan swasta dan lembaga internasional untuk mendukung proyek-proyek strategis dibidang energi terbarukan, infrastruktur digital dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Salah satu proyek unggulan yang diumumkan adalah pembangunan pusat energi terbarukan di Kawasan Timur Indonesia serta program pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. IES 2025 diharapkan menjadi katalisator bagi terciptanya langkah-langkah nyata yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan dan inklusif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika