REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) akan bersinergi dalam menyusun peta jalan ekosistem perhajian.
"Dirjen PHU ingin bersinergi bersama PBNU untuk menyusun roadmap, bagaimana berbagai ruang lingkup terkait ekosistem haji dan umroh dapat direncanakan sedemikian rupa," ujar Ketua PBNU Isfah Abidal Aziz di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Pernyataan Isfah tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Direktur Jenderal PHU Hilman Latief beserta jajaran di Gedung PBNU, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak mendiskusikan isu-isu perhajian dan umroh, seperti penyembelihan hewan kurban dam, skema murur, skema tanazul, dan lain-lain.
"Sehingga pada waktunya penyelenggaraan haji dan umroh dapat meningkatkan layanan dan menjaga serta memberikan perlindungan kepada jamaah haji dan umroh," ujar pria yang akrab disapa Gus Alex ini.
Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief mengatakan memiliki beberapa inovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi jamaah Indonesia. Akan tetapi inovasi-inovasi tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada sejumlah pihak, salah satunya PBNU.
"Kami mendapat masukan, yang sifatnya strategis untuk umat, termasuk kami (Kemenag) disarankan bisa mengimbangi kondisi di Arab Saudi yang transformasinya sangat luar biasa dalam menyelenggarakan ibadah haji," ujar Hilman.
Menurut dia, Ditjen PHU sudah menjalin kerja sama melalui tim Bahtsul Masail PBNU dan mengundang para ulama untuk menggelar Mudzakarah Perhajian, sebuah forum diskusi yang digelar Kemenag untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.
"Dalam beberapa hari ke depan kami akan bertemu dengan ormas-ormas lain, dalam mendekatkan Ditjen PHU dengan ormas Islam sehingga haji menjadi kesadaran bersama karena tidak semua orang memahami dinamika penyelenggaraan ibadah haji," kata Hilman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika