REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan swasembada pangan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menstimulasi perkembangan koperasi produksi. Ini dilakukan melalui transformasi gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan revitalisasi koperasi unit desa (KUD) menjadi koperasi syariah.
Sebagai bagian dari proses tersebut KNEKS berkoordinasi dengan perbankan syariah serta organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk menjadi bagian ekosistem koperasi produksi yang nanti akan terbentuk.
”Pengembangan koperasi produksi, menjadi salah satu program prioritas dalam Masterplan Ekonomi dan keuangan Syariah (MEKSI) 2025 – 2029,’’ kata Deputi Direktur Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) KNEKS, Bagus Aryo saat rapat koordinasi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) secara daring, Senin (17/2/2025).
Ia menyatakan, proses pengembangan koperasi produksi berbasis syariah telah KNEKS lakukan di antaranya dengan melakukan koordinasi di awal 2025 dengan Kementerian Koperasi, Bappenas dan konsultan PUM dari Belanda.
Bagus menyampaikan, rapat dengan BSI adalah bagian dari rangkaian koordinasi KNEKS dengan berbagai bank syariah, lembaga pengelola dana bergulir pemerintah, dan OPZ. Selain lembaga penyedia dana, KNEKS akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya.
KNEKS telah merumuskan koperasi syariah sebagai hasil transformasi dari Gapoktan dan revitalisasi KUD. Dalam presentasi saat koordinasi dengan BSI, Bagus menyampaikan keuangan syariah memiliki beberapa keunggulan.
Di antaranya, terdapat banyak skema untuk sektor pertanian seperti akad salam, muzara’ah, mukhabarah, dan musaqah.
Selain keunggulan dari beragamnya skema, pada koperasi syariah memungkinkan adanya unit pengelola zakat dan menjadi nazir wakaf. Dengan demikian, daya dukung koperasi produksi dengan pola syariah untuk mewujudkan swasembada pangan akan semakin kuat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, BSI yang diwakili Department Head of Government Project Implementation, Eko Triyanto menyatakan kesiapan BSI mendukung transformasi Gapoktan dan revitalisasi KUD menjadi koperasi syariah. ''BSI telah memiliki pengalaman dan infrastruktur yang berhubungan dengan Gapoktan khususnya terkait pupuk sejak 2023,'' katanya dikutip Rabu (19/2/2025).
Eko menyatakaan BSI salah satu dari dua bank yang telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kementerian Pertanian dalam penyaluran pupuk. Untuk keperluan itu, BSI telah mengeluarkan produk Kartu Tani Digital yang launchingnya langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Februari 2023 di Lhokseumawe, Aceh.Saat ini tercatat 64.629 gapoktan dan lebih dari 60 ribu KUD.
Dalam koperasi syariah, aspek keadilan dan pemberdayaan masyarakat menjadi hal utama. Karena itu, gapoktan dan KUD yang bertransformasi menjadi koperasi syariah, diharapkan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, insya Allah swasembada pangan terwujud dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika