REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Kementerian BUMN menegaskan komitmen kuat dalam mendukung program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Setelah pertemuan intensif di Istana Negara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, Kamis (20/2/2025) besok pukul 16.00 WIB akan diumumkan detail kebijakan terkait dukungan perbankan untuk sektor perumahan.

“Menindaklanjuti pertemuan kemarin dengan Presiden Republik Indonesia di Istana dengan Bapak Erick dan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Kemarin kami bertemu jam 2 siang dan hari ini kami membicarakan, menindaklanjuti support daripada Bank Indonesia. Melalui relaksasi giro wajib minimum uang perbankan yang ada di Bank Indonesia,” ujar Ara sapaan akrabya di Kementerian Keuangan, Rabu (19/2/2025) malam.

Kebijakan ini, lanjut Ara, bertujuan untuk mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah. Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

“Dan sekarang langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamenkeu Bapak Suahasil (Suahasil Nazara), langsung bekerja dan besok kami akan bertemu lagi jam 4 sore di sini,” tegasnya.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, BI siap memberikan dukungan penuh terhadap program ini melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. “Kami tegaskan, nomor satu, Bank Indonesia sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mendukung penuh program-program asta cita. Itu ya, itu kami yakin bahwa program-program asta cita ini akan secara bertahap meningkatkan pertumbuhan kita sampai ke angka 8 persen,” ujar Perry.

Perry menjelaskan, Bank Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan kebijakan insentif likuiditas dengan menurunkan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dari 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga. Dengan kebijakan ini, anggaran likuiditas perbankan untuk program perumahan yang semula Rp 23,19 triliun akan bertahap naik menjadi Rp 80 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan pemerintah telah mengalokasikan dukungan finansial dalam APBN untuk sektor perumahan. “Di dalam APBN kita sudah menempatkan atau di dalam undang-undang APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP untuk fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan PMN di PTSMF untuk mendukung 220 ribu MBR yang pinjamannya, bunganya hanya 5 persen 20 tahun,” jelasnya.

Ia juga menekankan, berbagai skema lain seperti bantuan uang muka dan renovasi rumah akan terus dievaluasi. “Kami optimis ini bisa ditingkatkan untuk mendukung target 3 juta rumah,” kata Sri Mulyani.

Sementara Menteri BUMN Erick Thohir menilai sinergi antar-lembaga ini merupakan langkah penting untuk mendorong sektor perumahan yang lebih kuat. “Karena hal ini kita pernah dilakukan pada saat Covid-19 ya Bu ya dan ini saya rasa momentum yang bagus kita mengulang kerja sama ini karena tadi yang disampaikan Bapak Presiden punya visi besar bagaimana perumahan rakyat ini bisa benar-benar dicapai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika