REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China mulai menyalurkan bantuan ke masyarakat Palestina yang harus mengungsi dari Jalur Gaza akibat serangan Israel. Bantuan akan disalurkan melalui Yordania.
"Baru-baru ini, pemerintah China telah memberikan bantuan darurat kemanusiaan kepada Gaza, yang terdiri dari 60.000 paket makanan, yang akan dibawa dari Yordania," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu (19/2/2025).
Gencatan senjata antara Israel dan Hamas sudah tercapai di Jalur Gaza pada 15 Januari. Kesepakatan itu terdiri dari tiga fase yang dimulai 19 Januari.
"Pengiriman awal, yang mencakup sekitar 12.000 paket makanan, telah terlaksana. Sebagai negara besar yang punya rasa tanggung jawab, China akan terus bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk melakukan upaya tak henti demi meredakan krisis kemanusiaan di Gaza dan menciptakan perdamaian dan keamanan di Timur Tengah," tambah Guo Jiakun.
Guo Jiakun mengulang pernyataan Menteri Luar Negeri China Wang Yi saat berpidato markas besar PBB di New York, menyampaikan konflik Gaza tidak boleh dikesampingkan dan memerlukan perhatian internasional yang memadai.
"China percaya bahwa prioritas yang mendesak adalah mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata secara berkelanjutan dan efektif serta memajukan negosiasi berikutnya dengan sikap yang konstruktif," ungkap Guo Jiakun.
Ia mengatakan penting untuk menegakkan prinsip "masyarakat Palestina memerintah Palestina" dalam pemerintahan pascakonflik di Gaza dan membiarkan rakyat Palestina membangun kembali rumah mereka di wilayah mereka sendiri.
"Dalam jangka panjang, solusi utama untuk masalah Palestina terletak pada kembali ke jalur yang benar dari solusi dua negara dan mewujudkan koeksistensi damai dan pembangunan bersama Palestina dan Israel," tegas Guo Jiakun.
Kesepakatan gencatan senjata di Gaza meliputi tiga fase. Fase pertama, gencatan senjata akan berlangsung selama 42 hari yaitu diakukan penarikan pasukan Israel dari seluruh area berpenduduk di Gaza, serta pembebasan sejumlah sandera yang ditahan Hamas, termasuk wanita, lansia, dan mereka yang terluka.
Israel saat ini menahan lebih dari 11.000 tahanan Palestina, sedangkan Hamas diperkirakan menahan 98 warga Israel di Gaza. Selain itu, warga Palestina akan diizinkan kembali ke lingkungan mereka di seluruh wilayah Gaza sehingga bantuan kemanusiaan sangat dibutuhkan pada fase tersebut.
Fase kedua mencakup pertukaran lebih lanjut antara tahanan untuk pembebasan sandera yang tersisa di Gaza, termasuk tentara pria. Semua pasukan Israel yang masih berada di Gaza akan ditarik selama fase ini, dan gencatan senjata sementara akan menjadi permanen.
Fase ketiga, yang terakhir, mencakup pemulangan jenazah sandera yang tewas di Gaza kepada keluarga mereka, serta dimulainya "rencana rekonstruksi besar-besaran untuk Gaza".
Kesepakatan gencatan senjata ini tercapai pada hari ke-467 setelah serbuan Israel ke Jalur Gaza. Agresi Israel ke Jalur Gaza dimulai sejak 7 Oktober 2023 dan telah menewaskan 46.707 warga Palestina dan menyebabkan 110.265 lainnya luka-luka, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.
Selain itu, lebih dari 11.000 orang lain masih belum ditemukan dan diduga terkubur di bawah reruntuhan rumah yang hancur akibat pengeboman Israel di Gaza.
Krisis kemanusiaan yang meluas telah merenggut nyawa banyak warga Palestina, baik muda maupun tua, menjadikannya salah satu bencana kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November untuk pemimpin otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilakukannya di wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika