REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah yang merupakan kader banteng untuk tidak menghadiri retret di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025. Hal itu sebagai imbas Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK atas kasus Harun Masiku.
Instruksi Megawati dilakukan dalam bentuk surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Instruksi tersebut berisi dua hal, selain masalah retreat juga untuk mengaktifkan alat komunikasi selama 24 jam.
"Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang," kata surat yang diteken Megawati dengan logo banteng merah dikutip Republika.co.id di Jakarta, Jumat (21/2/2025) dini hari WIB.
Jika kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah dalam perjalanan menuju Kota Magelang maka diminta untuk berhenti. Mereka diinstruksikan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketum Megawati.
Hanya saja, keterangan dalam paraf tersebut tertulis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Indonesia Perjuangan masa bakti 2019-2024. Instruksi tersebut juga ditembuskan kepada Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP.
Belum diketahui, apakah dengan beredarnya surat itu maka Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi, dan kepala daerah lain yang berstatus kader PDIP akan membatalkan diri untuk menghadiri retret di Akmil. Adapun retreat di Akmil akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika