REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menggelar rapat pembiayaan program tiga juta rumah di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) malam. Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara sehari sebelumnya.
"Malam ini kami membicarakan tindak lanjut dukungan Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum (GWM) perbankan yang ada di Bank Indonesia," ujar Ara, dikutip Jumat (21/2/2025).
Ara mengatakan relaksasi GWM bertujuan agar dana ini bisa digunakan untuk sektor perumahan guna menyukseskan program pembangunan dan renovasi tiga juta rumah. Ara menyampaikan Kementerian PKP mendapatkan dukungan luar biasa dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN serta BI.
Ara juga mengapresiasi komitmen Gubernur BI Perry Warjiyo, menurut Ara, dalam mendukung kebijakan tersebut. Perry, lanjut Ara, memastikan dukungan BI tak sekadar untuk sektor perumahan, melainkan juga sektor hilirisasi.
"Bank Indonesia sudah siap, dan regulasinya pun telah ada dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)," ucap Ara.
Ara mengharapkan program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan target pemerintahan Presiden Prabowo yang ingin mencapai pertumbuhan sebesar delapan persen. Untuk itu, Ara sampaikan, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyiapkan bank-bank Himbara sebagai penyalur utama, yaitu Bank Mandiri, BTN, Bank Syariah Indonesia, dan BNI, agar program ini bisa berjalan dengan cepat dan efektif.
Ara menekankan inisiatif ini adalah contoh nyata kerja sama yang baik antara otoritas fiskal dan moneter, serta sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendukung sektor perumahan. Sebagai langkah lanjut, Ara katakan, tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara langsung bekerja pada malam ini untuk merinci mekanisme implementasi program.