Jumat 21 Feb 2025 08:27 WIB

Pemerintah Gelar Rapat 3 Juta Rumah, Berikut Hasilnya

Relaksasi GWM bertujuan agar dana ini bisa digunakan untuk sektor perumahan.

Calon debitur mengikuti akad massal KPR BTN di Perumahan Pondok Taktakan Indah, Kota Serang, Banten, Kamis (12/12/2024). Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat realisasi penyaluran KPR BTN selama dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau sejak 20 Oktober hingga 5 Desember 2024 mencapai 28.386 unit, dan ditargetkan mencapai sekitar 29.000 unit untuk KPR subsidi maupun nonsubsidi pada akhir tahun 2024.
Foto: ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto
Calon debitur mengikuti akad massal KPR BTN di Perumahan Pondok Taktakan Indah, Kota Serang, Banten, Kamis (12/12/2024). Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat realisasi penyaluran KPR BTN selama dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau sejak 20 Oktober hingga 5 Desember 2024 mencapai 28.386 unit, dan ditargetkan mencapai sekitar 29.000 unit untuk KPR subsidi maupun nonsubsidi pada akhir tahun 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menggelar rapat pembiayaan program tiga juta rumah di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) malam. Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara sehari sebelumnya.

"Malam ini kami membicarakan tindak lanjut dukungan Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum (GWM) perbankan yang ada di Bank Indonesia," ujar Ara, dikutip Jumat (21/2/2025). 

Baca Juga

Ara mengatakan relaksasi GWM bertujuan agar dana ini bisa digunakan untuk sektor perumahan guna menyukseskan program pembangunan dan renovasi tiga juta rumah. Ara menyampaikan Kementerian PKP mendapatkan dukungan luar biasa dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN serta BI. 

Ara juga mengapresiasi komitmen Gubernur BI Perry Warjiyo, menurut Ara, dalam mendukung kebijakan tersebut. Perry, lanjut Ara, memastikan dukungan BI tak sekadar untuk sektor perumahan, melainkan juga sektor hilirisasi. 

"Bank Indonesia sudah siap, dan regulasinya pun telah ada dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)," ucap Ara. 

Ara mengharapkan program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan target pemerintahan Presiden Prabowo yang ingin mencapai pertumbuhan sebesar delapan persen. Untuk itu, Ara sampaikan, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyiapkan bank-bank Himbara sebagai penyalur utama, yaitu Bank Mandiri, BTN, Bank Syariah Indonesia, dan BNI, agar program ini bisa berjalan dengan cepat dan efektif.

Ara menekankan inisiatif ini adalah contoh nyata kerja sama yang baik antara otoritas fiskal dan moneter, serta sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendukung sektor perumahan. Sebagai langkah lanjut, Ara katakan, tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara langsung bekerja pada malam ini untuk merinci mekanisme implementasi program. 

 

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement