REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan soal adanya instruksi dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnopurti kepada kepala daerah yang diusung partai banteng untuk tidak berangkat retreat di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang pada 21-28 Februari 2025. Menurut Jokowi, kegiatan retreat itu merupakan ranah pemerintah, alih-alih partai.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun merespons pernyataan Jokowi. Menurut dia, instruksi yang ditandatangi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu merupakan urusan internal partai. Menurut dia, pihak di luar partai berlambang kepala banteng itu tidak berhak untuk mencampuri urusan internal.

"Ya ini urusan partai lah ya. Urusan internal, bukan urusan orang luar," kata dia usai meninggalkan kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar Nomor 27A, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

Terdapat sejumlah kader PDIP yang datang ke kediaman Megawati sejak Jumat pagi WIB. Selain Said, Gubernur Jakarta yang juga mantan sekjen DPP PDIP, Pramono Anung Wibowo, juga sempat masuk ke rumah Megawati. Tak hanya itu, kuasa hukum Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, juga merapat ke kediaman Megawati.

Said mengatakan, Pramono sudah lebih dulu meninggalkan kediaman Megawati. Namun, ia tidak mau menjawab ketika ditanya kepastian gubernur DKI Jakarta itu akan hadir atau tidak dalam kegiatan retreat di Akmil yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. "(Di rumah Megawati ada) saya dengan Mas Pram. Mas Pram sudah balik," ujar Said.

Pantauan Republika.co.id di lokasi, Pramono telah meninggalkan kediaman Megawati sekitar pukul 11.07 WIB. Namun, ia sama sekali tidak memberikan keterangan usai berkunjung ke rumah Megawati.

Sebelumnya, Megawati telah mengeluarkan instruksi agar kadernya yang menjadi kepala daerah menunda keberangkatan retreat ke Magelang. Hal itu dipicu penahanan Sekjen Hasto oleh KPK terkait kasus suap Harun Masiku.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," isi surat tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika