REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyatakan komitmennya untuk menertibkan aksi premasisme. Pasalnya, selama ini masih banyak aksi premanisme berupa pungutan liar (pungli), terutama di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Rano mengaku telah memiliki strategi untuk meminimalisasi aksi premanisme. Menurut dia, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mengajak agar para preman melamar untuk menjadi petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).

"Makanya itu, Mas Pram dan saya akan menerima PPSU enggak usah ribet. Dulu SMP standard ijazah, sekarang SD, yang penting bisa baca tulis, cukup," kata dia saat meninjau Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pesakih, Jakarta Barat, Jumat (21/2/2025).

Menurut dia, para preman itu akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik apabila bisa menjadi petugas PPSU. Selain itu, mereka juga akan lebih nyaman saat menjalaninya.

"Kan mudah-mudahan yang preman-preman, oknum, yang ada itu 'yok kerja jadi PPSU yok'. Gaji lebih gede, lebih nyaman. Nah itu salah satu solusi," ujar Bang Doel, sapaan Rano Karno.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta siap untuk menambah personel pasukan oranye itu apabila diperlukan. Bukan hanya itu, Pemprov Jakarta juga akan memudahkan proses rekrutmen petugas PPSU jika nantinya dibuka.

"Bahwa syarat pasukan oranye atau PPSU itu tidak perlu lagi lulusan SLTA. (Cukup bisa) Baca tulis dan SD pun cukup. Yang penting rajin bekerja," kata dia, Kamis (20/2/2025). 

Kendati demikian, tugas para petugas PPSU itu akan selalu dipantau oleh kelompoknya. Apabila ada laporan petugas yang malam, Pemprov Jakarta tentu akan melakukan penindakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika