Ahad 23 Feb 2025 09:16 WIB

Trump Larang Ilmuwan Pemerintah AS Terlibat dalam Badan Iklim PBB

AS tidak akan menghadiri rapat pleno IPCC.

Rep: Lintar Satria/ Red: Satria K Yudha
Presiden Donald Trump melarang ilmuwan pemerintah terlibat dalam asesmen perubahan iklim PBB.
Foto: AP Photo/Evan Vucci
Presiden Donald Trump melarang ilmuwan pemerintah terlibat dalam asesmen perubahan iklim PBB.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan meminta ilmuwan-ilmuwan AS tak terlibat dalam asesmen perubahan iklim PBB. Ilmuwan menilai langkah ini bagian dari kebijakan Trump untuk menarik AS dari semua upaya mitigasi perubahan iklim dan kerja sama multilateral.

Pemerintah Trump dilaporkan memerintahkan staf Program Penelitian Perubahan Iklim Amerika dan Administrasi Atmosfer dan Samudera Nasional AS tidak terlibat dalam kelompok kerja badan ilmiah perubahan iklim PBB (IPCC).

Baca Juga

Salah satu sumber mengatakan AS tidak akan menghadiri rapat pleno IPCC yang akan digelar di Hangzhou, Cina pekan depan. Rapat itu akan merencanakan asesmen perubahan iklim global ketujuh. Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum menanggapi permintaan komentar.

"Kekuatan IPCC adalah membuat pemerintah, bisnis dan institusi-institusi global dapat beroperasi dengan kesimpulan yang sama. Keluarnya AS dari proses itu mengkhawatirkan," kata Delta Merner dari Union of Concerned Scientist, Sabtu (22/2/2025).  

IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change dibentuk untuk memberikan penilaian ilmiah tentang perubahan iklim. Meski ilmuwan dari AS masih hadir dan bekerja dalam penelitian IPCC, tidak adanya AS sebagai negara dalam proses IPCC akan terasa.

Rapat di Hangzhou yang dimulai pada 24 sampai 28 Februari diperkirakan akan menghasilkan sejumlah keputusan penting yang akan membentuk asesmen perubahan iklim di masa depan. Termasuk peran teknologi penyerapan dan pemangkasan emisi.

Pada Kamis (19/2/2025), Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan tidak mengetahui mundurnya AS dari rapat tersebut. AS dan Malaysia merupakan ketua kelompok kerja mitigasi iklim atau upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

AS juga berjanji memberikan dukungan sebesar 1,5 juta dolar AS pada IPCC. Namun dana itu belum disetujui Kongres.

Ilmuwan iklim tidak terkejut dengan mundurnya AS dari IPCC, mengingat langkah Donald Trump menarik AS dari Perjanjian Paris, membatalkan pendanaan iklim global dan memutus berbagai kemitraan iklim internasional.

"Ini sejalan dengan sinyal Trump seputar aksi iklim," kata professor Melbourne University dan ketua penulis laporan asesmen IPCC keenam yang dipublikasikan tahun lalu, Kathryn Bowen.

Ia mengatakan hilangnya dukungan pemerintah federal AS terjadi saat pendanaan pada penelitian iklim di seluruh dunia juga berkurang.

“Sayangnya, beberapa tahun terakhir perlahan-lahan terjadi pengurangan dukungan pendanaan bagi para penulis proses IPCC, negara-negara berpenghasilan tinggi dipandang sebagai sumber pendanaan yang penting bagi rekan-rekan penulis dari negara Selatan," kata ujar Bowen.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement