REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT – Kelompok perlawanan Palestina Hamas menanggapi keputusan Israel mengirimkan tank dan melakukan pengusiran permanen di Tepi Barat. Mereka mendesak faksi-faksi perlawanan Palestina mencegah rencana pencaplokan permanen tersebut.

Dalam pernyataan pada Senin, Hamas mengatakan keputusan Israel untuk memperluas operasinya di Provinsi Jenin dan wilayah lain di wilayah utara Tepi Barat yang diduduki menunjukkan “niat berbahaya mereka untuk terus melakukan pemusnahan”.

Hamas juga menyerukan “front persatuan” melawan “kampanye pemindahan paksa Israel”. Serangan Israel ke Tepi Barat sejauh ini membuat lebih dari 40 ribu penduduk di kamp pengungsi Jenin, Tulkarem, Nur Shams dan Far’a mengungsi. 

Hamas juga menolak pernyataan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz – yang mengatakan tentara Israel akan tinggal di kamp pengungsi Tepi Barat setahun ke depan – sebagai “ilusi yang tidak akan menjadi kenyataan”.

Pada Ahad, militer Israel mengumumkan akan mengerahkan tank ke Tepi Barat yang diduduki untuk pertama kalinya sejak tahun 2002. Katz juga menyatakan tak akan mengizinkan 40 ribu warga Palestina yang mereka paksa mengungsi kembali lagi ke kampung halaman.

Tahanan Palestina disambut saat mereka keluar dari bus Palang Merah setelah dibebaskan dari penjara Israel, di kota Ramallah, Tepi Barat, Sabtu 1 Februari 2025. - (AP Photo/Nasser Nasser)

Kantor berita WAFA melansir, serangan Israel terhadap wilayah-wilayah di Tepi Barat kini telah memasuki hari ke-34, menyebabkan sedikitnya 27 korban jiwa, puluhan luka-luka, lebih dari 160 tahanan. Serangan itu juga menyebabkan kehancuran yang meluas, termasuk penghancuran total sekitar 120 rumah. Infrastruktur di wilayah tersebut juga mengalami kerusakan parah.

Pada Ahad, pasukan Israel memperluas serangan mereka ke kota Qabatiya, selatan Jenin, mengerahkan kendaraan militer tambahan dan buldoser. Mereka memulai penggeledahan rumah sambil menghancurkan jalan, saluran listrik, pipa air, dan kendaraan sipil.

Para analis dan pakar politik sepakat bahwa pemerintah Israel saat ini bermaksud untuk menduduki kembali Tepi Barat untuk menjalankan proyek aneksasi. Ini dilakukan dengan mengandalkan dukungan dari pemerintahan AS saat ini, setelah kegagalannya mencapai tujuannya di Jalur Gaza.

Israel telah meningkatkan operasi militernya di wilayah utara Tepi Barat yang diduduki, ketika tiga tank Israel menyerbu kota Jenin. Ini adalah pertama kalinya sejak tahun 2002 tentara pendudukan menggunakan tank dalam kampanye militer yang sedang berlangsung.

Keputusan untuk mengerahkan tank terjadi setelah adanya tekanan dari kepemimpinan politik terhadap tentara – menurut Yedioth Ahronoth – untuk mengirimkan “pesan yang jelas kepada Palestina tentang kekuatan pencegahan yang dapat diterapkan Israel di Tepi Barat.”

Menurut pakar urusan Israel Muhannad Mustafa, eskalasi militer Israel terjadi pada "saat yang tepat yang telah ditunggu-tunggu oleh kelompok sayap kanan Israel untuk membalas dendam terhadap Palestina dan mengakhiri Perjanjian Oslo." Ia mencatat bahwa Israel menginginkan "pendudukan baru di Tepi Barat."

Mustafa menjelaskan kepada Aljazirah bahwa momen ini bertepatan dengan kehadiran Presiden AS Donald Trump, dengan menyebutkan bahwa rencana pembatalan segala hasil dari Perjanjian Oslo yang sudah dimulai sejak akhir Desember 2022.

Pada 13 September 1993, Ketua PLO Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin menandatangani perjanjian untuk membentuk "Otoritas Pemerintahan Sendiri Sementara Palestina", yang dikenal sebagai "Perjanjian Oslo", di taman Gedung Putih di Washington.

Operasi belakangan terjadi di tengah perpecahan di Israel mengenai tujuan operasi militer di Tepi Barat. Sebagian pihak di Israel mendukungnya untuk menjaga keamanan Israel, dan lainnya mendukungnya untuk mencaplok Tepi Barat secara keseluruhan atau sebagian.

Peta Tepi Barat - (Republika)

Dia menyatakan keyakinannya bahwa alternatif hak Israel untuk menduduki Tepi Barat adalah dengan membangun sistem apartheid yang diwakili oleh "aneksasi Tepi Barat dan memaksakan kedaulatan atas wilayah tersebut seperti Yerusalem dan Dataran Tinggi Golan tanpa memberikan hak politik apapun kepada warga Palestina, seperti memberikan suara di wilayah Israel."

Untuk menghadapi hal ini, Mustafa mengatakan bahwa apa yang diperlukan di Palestina adalah “memulihkan kesatuan politik antara Tepi Barat dan Gaza, dan memilih kepemimpinan baru Palestina yang mampu menjawab tantangan yang ada.”

Sedangkan Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, mengatakan bahwa penjajah berusaha menghilangkan perjuangan Palestina, termasuk masalah pengungsi, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), dan kamp-kamp, ​​untuk "mencaplok Tepi Barat dan melanjutkan pembersihan etnis."

Barghouti menganggap penggunaan tank dan pengerahan jet tempur oleh pemerintahan Benjamin Netanyahu terhadap warga sipil tak berdaya yang mendekam di bawah pendudukan sebagai "indikasi jelas transformasi fasis yang terjadi di Israel dengan tujuan menduduki kembali seluruh Tepi Barat."

Ikuti Whatsapp Channel Republika