REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan posisi Kementerian BUMN setelah berdirinya Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia. Pria yang akrab disapa Tiko itu menyampaikan pembagian peran antara Kementerian BUMN dan Danantara telah tercantum dalam UU BUMN yang baru.
"Di UU (BUMN), Menteri BUMN nanti harus membantu Danantara untuk men-set up operasi. Di UU jelas sekali, tinggal baca UU-nya," ujar Tiko usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Perdagangan terkait dengan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Tiko enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara. Tiko masih menanti keputusan final terkait struktur organisasi Danantara.
"Itu nanti tanya yang agak belakangan saja, belum ada ini," ucap Tiko.
Tiko menambahkan dana Rp 300 triliun yang diperoleh Danantara berasal dari setoran dividen BUMN. Tiko menyampaikan pemerintah akan menindaklanjuti potensi dana tersebut ke depan.
"(Dari) dividen, lagi dihitung," kata Tiko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika