REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Penanganan persoalan sampah menjadi prioritas yang dilakukan Wali Kota (Walkot) Yogyakarta, Hasto Wardoyo di awal kepemimpinannya. Saat ini, wali kota yang baru saja dilantik itu sedang mengikuti Retret Kepala Daerah di Magelang, Jawa Tengah.
Selama retret, Hasto memerintahkan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mulai bekerja terkait dengan penanganan sampah. “Selama saya tinggal di Magelang (mengikuti Retret Kepala Daerah), dinas harus mulai bekerja. Saat saya pulang nantI, sebagian bisa kita evaluasi,” kata Hasto dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa (25/2/2025).
Hasto menegaskan agar depo-depo sampah yang ada di Kota Yogyakarta diupayakan untuk tidak melebihi kapasitas. Dengan begitu, sampah yang masuk ke depo diusahakan untuk segera dilakukan pengolahan agar tidak semakin menumpuk di depo.
Hal ini juga agar sampah yang menumpuk tidak sampai mengganggu lingkungan. Hasto juga menekankan agar dilakukan pengawasan atau penjagaan di lokasi-lokasi tertentu, terutama lokasi yang sering dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah liar.
Pengawasan ini, katanya, harus dilakukan selama 24 jam. “Jadi pengawasan di sini dilakukan di tempat-tempat tertentu. Tujuannya apa? Untuk mengawasi agar tidak ada orang per orang melempar sampah asal-asalan dan agar hanya penggerobag yang ke depo,” kata Hasto.
Hasto menuturkan, tempat-tempat tertentu seperti jalanan yang biasa dijadikan tempat pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat harus diawasi, tidak hanya di depo. Sebab, meski sudah diberlakukan sanksi, masih ada warga yang membuang sampah sembarangan.
"Tempat-tempat tertentu bukan (hanya) depo, tapi yang sering jadi tempat naruh sampah, itu harus dijaga. Ini agar tidak ada lagi (sampah liar). Contoh di depan Pasar Demangan sering sekali sampah ditaruh di taman, juga di sepanjang Jalan Semaki dan Kali Mambu, harus dijaga, dan banyak lagi lainnya,” ucap Hasto.
Untuk itu, Hasto menekankan agar Satpol PP Kota Yogyakarta segera bergerak melakukan pengawasan dan penjagaan. Selain itu, Hasto juga menegaskan dalam penanganan sampah ini harus melibatkan lintas sektor dan lintas organisasi perangkat daerah untuk terlibat aktif dalam kampanye masif pengelolaan sampah.
Bahkan, menurutnya semua OPD juga harus memiliki program pro penanganan sampah. “Diawali dari dinas lingkungan hidup, pekerjaan umum, Pol PP, pendidikan, kesehatan, kominfo, dinas pasar, dan berkembang ke dinas-dinas lain. Saya minta ada program peduli sampah,” ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika