REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pramono Anung dan belasan kepala daerah lain yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya bergabung dengan rekan sejawatnya di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025). Kehadiran mereka tidak lain untuk mengikuti kegiatan retreat yang digelar pemerintah pusat.
Kehadiran belasan kepala daerah itu sejatinya terlambat tiga hari dari waktu yang ditentukan, yaitu Jumat (21/2/2025). Namun, mereka tetap diterima untuk kegiatan yang akan berlangsung hingga Jumat (28/2/2025) itu.
Terlambatnya kehadiran sejumlah kepala daerah kader PDIP itu merupakan buntut dari terbitnya surat instruksi yang ditandatangani oleh ketua umum mereka, Megawati Soekarnoputri, pada Kamis (20/2/2025) malam. Surat instruksi yang diterbitkan usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto itu meminta para kader yang menjadi kepala daerah menunda keberangkatan untuk mengikuti retreat di Akmil Magelang, hingga muncul instruksi lebih lanjut.
Namun, akhirnya para kepala daerah dari partai berlambang kepala banteng itu akhirnya menyerah juga. Mereka akhirnya ikut bergabung dalam kegiatan retreat di Lembah Tidar, Magelang, meski ada surat instruksi dari Megawati. Mengapa tiba-tiba instruksi itu dilawan sejumlah kader yang juga kepala daerah?
Republika mencoba menanyakan perihal bergabungnya sejumlah kepala daerah asal PDIP itu dalam kegiatan retreat kepada sejumlah pimpinan dan kader partai berlambang kepala daerah tersebut. Namun, beberapa dari mereka belum memberikan jawaban pasti.
Pertama, Republika menghubungi dua orang kader PDIP yang selama ini dikenal sebagai juru bicara (jubir) partai, yaitu Chico Hakim dan Guntur Romli, serta politisi PDIP Hendrawan Supratikno. Namun, ketiganya menyatakan bahwa tugas jubir partai telah diambil alih oleh Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy, yang sama-sama merupakan Ketua DPP PDIP.
Chico juga memberikan salinan surat tugas PDIP Nomor: 3429/ST/DPP/II/2025 yang berisi bahwa Basarah dan Ronny telah ditunjuk menjadi jubir partai. Surat tugas yang dikeluarkan pada 24 Februari 2025 itu ditandatangani langsung oleh Megawati.
Republika juga bertanya kepada Basarah dan Ronny terkait kehadiran Pramono dan para kader lainnya dalam kegiatan retreat. Namun, keduanya belum memberikan tanggapan yang jelas.
Alih-alih menjawab pertanyaan yang diajukan, Basarah justru mengonfirmasi bahwa dirinya dan Ronny telah ditunjuk menjadi Jubir PDIP. Ia juga meminta maaf terkait belum adanya pernyataan resmi dari PDIP dalam beberapa hari terakhir.
"Terkait belum adanya pernyataan resmi partai dalam beberapa hari terakhir ini, saya memohon maaf kepada rekan-rekan wartawan," kata Basarah saat dikonfirmasi Republika, Senin malam.
Kendati demikian, ia mengaku akan segera menyampaikan menyampaikan sikap dan pandangan partai secara resmi ke publik. Namun, ia masih harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada Megawati.
"Tentu saja, sebelum menyampaikan sikap dan pandangan partai tersebut, saya akan berkoordinasi dan melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan," kata dia. Sementara itu, Ronny masih belum membalas pesan yang dikirimkan Republika hingga Senin lewat tengah malam.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung akhirnya tiba di Akmil Magelang untuk mengikuti kegiatan retreat kepala daerah, pada Senin siang. Pramono datang bersama belasan kepala daerah lain yang berasal dari PDIP menyatakan siap untuk mengikuti retreat.
"Saya, Gubernur Jakarta, bersama dengan Pak Wali Kota Jogja, dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami, hari ini kami memulai ikut untuk retreat," kata dia di Akmil Magelang, Senin siang.
Ia tak mau menjelaskan secara rinci alasannya bersama rombongan telat hadir dalam kegiatan retreat di Akmil Magelang. Namun, ia mengaku terus berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan DPP PDIP.
"Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Ketua Megawati dan juga DPP Partai apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan," ucap Pramono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika