REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sejumlah Ormas Islam Indonesia mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang rangkap jabatan Prof Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama RI dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Ormas Islam menilai, rangkap jabatan tersebut melanggar regulasi.
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 23 disebutkan, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, termasuk sebagai pemimpin organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Karena itu, Ketua Dewan Pertimbangan Al Washliyah, KH Yusnar Yusuf Rangkuti mendesak agar semua pejabat negara mengikuti undang-undang tersebut, termasuk Menteri Agama.
"Kalau memang ada aturannya, yaitu undang-undang nomor 39 tidak boleh rangkap jabatan dan pemahaman terhadap rangkap jabatan itu termasuk imam masjid istiqlal negara maka mesti merujuk atau mengikuti undang-undang itu," ujar Yusnar kepada media di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
"Jadi sebaiknya pemerintah tidak memberikan jabatan itu kepada dia lagi, harus kepada orang lain kalau aturannya memang seperti itu," ucap mantan Ketum PB Al Washliyah ini.
Menurut dia, yang membuat aturan itu adalah pemerintah. Karena itu, dia heran jika pemerintah sendiri tidak menegakkannya.
"Masa pemerintah tidak mau mengikuti aturan itu? Yang membuat aturan itu pemerintah kan? Karena masjid itu adalah masjid negara bukan masjid biasa dan perbelanjaannya itu dari negara. Jadi ada APBN-nya," kata dia.
Apalagi, tambah dia, Masjid Istiqlal ini merupakan masjid terbesar di Indonesia dan bahkan se-Asia Tenggara. Karena itu, hendaknya bisa menjadi teladan bagi masjid-masjid lainnya.
"Karena dia masjid negara, bukan masjid biasa. Itu di-SK-kan oleh presiden, makanya dia dibiayai oleh negara," jelas dia.
Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), KH Jeje Zaenuddin. Kiai Jeje dapat memahami jika rangkap jabatan Menteri Agama tersebut hanya sementara.
"Jika untuk sementara dan sedang menyiapkan proses pergantian jabatan Ketua Badan Pengelola Mesjid Istiqlal dan jabatan Imam Besar, sehingga dirangkap jabatan oleh Menteri Agama, hal itu bisa dipahami dan dimaklumi," ujar Kiai Jeje.
Namun, lanjut dia, jika Menteri Agama terus menerus merangkap sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, maka tidak elok dipandang dan menyalahi aturan yang ada.
"Tapi jika kemudian untuk seterusnya, maka kondisi itu sangat tidak baik. Selain menyalahi regulasi, juga memberi kesan yang sangat tidak elok," ucap Kiai Jeje.
Karena itu, dia juga mendesak agar pemerintah mengkaji ulang rangkap jabatan Menag-Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut. Karena, menurut dia, masih banyak fitur lain yang sebenarnya bisa menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal.
"Seakan tidak ada lagi figur atau tokoh yang memiliki kapasitas untuk menjabat Ketua Badan Pengelola Masjid Istiqlal maupun figur dan tokoh yang mampu menjadi Imam Besar," kata Kiai Jeje.
Selain itu, Kiai Jeje juga mengungkapkan bahwa rangkap jabatan tersebut akan memberi kesan kepada masyarakat seolah tugas-tugas Kementerian Agama tidaklah penting dan kompleks, sehingga bisa sambil menyambi dengan tugas dan jabatan yang lain.
"Saya pribadi berhusnuzan (berprasangka baik), bahwa perangkapan jabatan itu hanya sementara sambil menyiapkan proses penggantian secara lebih baik," jelas Kiai Jeje.
Sementara itu, Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Prof Faisol Nasar bin Madi mengingatkan kepada pemerintah agar tetap mengikuti aturan, termasuk dalam kasus rangkap jabatan Prof Nasaruddin Umar.
"Kalau saya kembalikan pada aturan saja. Kalau dalam undang-undang itu tidak membolehkan ya dilepas salah satunya," ucap Prof Faisol.
Terlepas dari aturan itu pun, kata dia, sebaiknya Prof Nasaruddin melepas jabatannya sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Karena, menurut dia, tugas seorang menteri agama Sangata berat.
BACA JUGA: Hati-Hati Siram Air Panas ke Kloset atau Kamar Mandi, Makhluk Ini Bisa Mengamuk!
"Kalau bagi saya lebih baik dilepas, karena tanggung jawab menteri agama itu berat. Terlepas dari aturan, biar lebih fokus Prof Nasaruddin Umar kalau menurut saya lebih baik dilepas saja karena tanggung jawabnya tidak terlalu berat," kata Prof Faisol.
Apalagi, tambah dia, Prof Nasaruddin Umar baru saja mengalami insiden hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan dioperasi.
"Jadi terlepas dari aturan itu, bagi saya sebaiknya lepaskan. Karena tanggung jawab sebagai menteri agama itu tidak ringan, berat sekali. Itu pertimbangan saya," jelas dia.
Sementara itu, Republika.co.id, sudah mencoba menghubungi Badan Pengelola Masjid Istiqlal, namun belum mendapat jawaban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika