PDIP Bantah Megawati Larang Kepala Daerah Ikut Retret, Ini Klarifikasi DPP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang para kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). PDIP beralasan yang diinstruksikan Megawati agar para kepala daerah turun langsung ke rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara PDIP Ahmad Basarah dalam konferensi pers, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2) malam.

Baca Juga

Basarah menjelaskan instruksi harian Megawati yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 hanya meminta para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, Jawa Tengah, hingga ada arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP.

"Perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret," kata Basarah.

Basarah menyampaikan Megawati meminta para kepala daerah PDIP yang belum berangkat ke Magelang untuk tetap berada di daerah masing-masing dan langsung bekerja melayani rakyat setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Basarah menyebut kehadiran kepala daerah sangat penting dalam menjalankan program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi bencana, penciptaan lapangan kerja, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak rakyat atas makanan bergizi. "Bagi PDIP, pemimpin yang turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat adalah langkah efektif dalam menjalankan pemerintahan," ujar Basarah.

View this post on Instagram

A post shared by Republika Online (@republikaonline)

Ikuti Whatsapp Channel Republika

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...

1	Benarkah Muncul Bongkahan Emas di Sungai Eufrat?
2	Diperiksa KPK Hari Ini, Gus Yaqut akan Dicecar Kuota Haji Tambahan, Mengapa Bisa Sama 50 Persen?
3	Ini Ketakutan Panglima Militer Israel Jika Zionis Ambil Alih Sepenuhnya Jalur Gaza
4	Imigrasi Gelar Operasi Pemeriksaan Respons Info Dua Eks Tentara IDF Kelola Vila Mewah di Bali
5	Perpres 85/2025, Baranahan Berubah Jadi Badan Logistik Pertahanan
6	Hadiri Pemeriksaan di KPK, Gus Yaqut: Saya Hanya Bawa SK Sebagai Menteri
7	Sebanyak 41 Warga Gaza Syahid Sejak Rabu Fajar
8	Nadiem dan Gus Yaqut Hari Ini Diperiksa, KPK Sebut Google Cloud dan Kuota Haji Segera Naik Sidik
9	Penerjunan Bantuan Lewat Udara di Gaza Dinilai Berbahaya, Otoritas Serukan Pembukaan Perbatasan
10	KPK Cium Keberadaan Masiku, Langsung Terjunkan Tim ke Lokasi

PDIP Bantah Megawati Larang Kepala Daerah Ikut Retret, Ini Klarifikasi DPP

PSSI Luncurkan Indonesia Football Esports Championship Sebagai Jalur Resmi Menuju FIFAe World Cup

PPATK Ungkap Temuan Anomali, 78 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Aktif Main Judol

Tepung Pati Ubi Jalar Sebagai Substitusi Tepung Pati Sagu

Terungkap Cara 'Mata Elang' Lacak Nomor Polisi Kendaraan yang Diincar

Bupati Kolaka Timur Muncul ke Publik Bantah Kena OTT, Minta KPK tak Buat Drama