REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Jumlah pekerja asing di Jepang mencapai 2,3 juta sampai Oktober 2024 naik 12,4 persen atau sekitar 250.000 dari tahun ke tahun. Angka tersebut, yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan pada Januari 2025, merupakan angka tertinggi sejak tahun 2008, saat data pertama kali dihimpun.
Berdasarkan kebangsaan, sebagaimana dilansir Nippon.com, Kamis (27/2/2025), Vietnam memiliki jumlah pekerja terbesar di Jepang, sekitar 570.000 orang atau 24,8 persen dari total, diikuti oleh China dan Filipina, masing-masing dengan 400.000 dan 240.000. Peningkatan terbesar dari tahun ke tahun berasal dari Myanmar (61,0 persen), Indonesia (39,5 persen), dan Sri Lanka (33,7 persen).
Sementara itu, jumlah pekerja asing berdasarkan industri, terbesar bekerja di bidang manufaktur (26,0 persen dari total), diikuti oleh sektor jasa (15,4 persen) dan grosir dan eceran (13,0 persen). Peningkatan pekerja terbesar dari tahun ke tahun terjadi di bidang perawatan kesehatan dan kesejahteraan sosial (28,1 persen), konstruksi (22,7 persen), serta hotel dan restoran (16,9 persen).
Tiga prefektur dengan pekerja asing terbanyak adalah Tokyo (25,4 persen dari total keseluruhan), Aichi (10,0 persen), dan Osaka (7,6 persen), yang mencerminkan konsentrasi mereka di daerah perkotaan besar.
Dalam hal status visa pekerja asing, jumlah mereka yang bekerja dengan visa yang terkait dengan bidang khusus atau teknis meningkat dari tahun ke tahun sebesar 20,6 persen, menjadi 720.000, jumlah terbesar yang pernah tercatat.
Ini adalah kategori yang mencakup profesi seperti dokter, pengacara, insinyur, pekerja perawatan, dan profesional lain yang sangat terspesialisasi. Sementara itu, ada 630.000 "penduduk berdasarkan status," seperti penduduk tetap atau pasangan warga negara Jepang.
Seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan juga menerima pekerja asing untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja masing-masing, sehingga persaingan global untuk sumber daya manusia semakin ketat. Alasan mengapa pekerja asing tertarik ke Jepang, menurut seorang pejabat MHLW, termasuk "sistem penerimaan pekerja dan keselamatan publik negara tersebut."
Ikuti Whatsapp Channel Republika