REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah ketidakefisienan dalam belanja kementerian dan lembaga (K/L), terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ahmad Adib Susilo, menyoroti adanya perbedaan harga dalam pengadaan barang antar-kementerian sebagai contoh nyata dari masalah ini.

"Contoh itu misalnya sama-sama beli barang yang sama, tapi beda Kementerian yang beli, harganya beda. Itu tidak efisien. Sama-sama beli komputer lah ya. Jadi Kementerian A harganya sekian, Kementerian B sama barangnya (berbeda harga), " ujarnya dalam Seminar Nasional: Outlook Hukum dan Ekonomi Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Ketidakefisienan ini tidak hanya membebani anggaran negara tetapi juga menunjukkan perlunya sistem pengadaan yang lebih transparan dan terkoordinasi. Perbedaan harga barang yang signifikan untuk produk dengan spesifikasi serupa menandakan adanya potensi inefisiensi dalam proses pengadaan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas belanja negara, pemerintah telah menerapkan berbagai strategi, termasuk digitalisasi sistem pengadaan dan pemantauan ketat terhadap anggaran belanja K/L. Salah satu pendekatan yang kini didorong adalah penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga harga menjadi lebih standar dan dapat diawasi secara terbuka.

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berperan dalam mengawasi efektivitas penggunaan anggaran. Adib menegaskan bahwa lembaga ini tidak hanya melakukan audit keuangan tetapi juga menilai efektivitas program pemerintah serta mendeteksi potensi pemborosan anggaran.

Pemerintah juga mulai menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk beberapa proyek infrastruktur guna mengurangi beban APBN. Dengan melibatkan sektor swasta, diharapkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dapat meningkat tanpa mengorbankan pembangunan nasional.

Namun, tantangan besar masih tetap ada. Selain perbedaan harga barang dalam pengadaan, efisiensi belanja juga dipengaruhi oleh birokrasi yang panjang dan kurangnya koordinasi antar-lembaga. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan sistem dan kebijakan yang lebih tegas untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan maksimal.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika