REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi kembali mempertegas asa pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh pangan pokok dengan harga terjangkau menjelang Ramadhan. Hal ini dilakukan bersamaan dengan upaya menjaga harga di tingkat petani/peternak. Secara simultan, di hilir dilaksanakan Operasi Pasar Pangan Murah (OP Pangan Murah) mengutamakan penyerapan hasil produksi domestik.
Arief menyampaikan hal ini saat meninjau lokasi OP Kantor Pos Indonesia Bogor dan Cibinong, Jawa Barat pada Kamis (27/2/2025). Ia mendampingi Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Dalam perspektifnya, gerai pangan murah seperti ini akan turut membantu penyerapan dari hulu dan mendukung penyediaan pasokan dengan harga baik di hilir.
"Harga pangan pokok di hilir harus sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Pemerintah secara simultan bersama berbagai pihak, mulai dari Pemda, BUMN sampai swasta, semua kerja sama hadir untuk mendekatkan pangan murah bagi masyarakat. Silakan masyarakat datang ke lokasi operasi pasar yang ada di Kantor Pos seperti ini," kata Arief, dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (28/2/2025).
"Ke depannya operasi pasar PT Pos ini memang bisa jadi andalan kita semua sebagai gerai pangan murah untuk rakyat. Kemudian tidak boleh harga di petani itu jatuh, karena demikian instruksi Bapak Presiden Prabowo. Contohnya harga gabah harus Rp 6.500 per kilogram. Saat ini tinggal beberapa daerah saja yang harga gabahnya di bawah itu," ujarnya, menambahkan.
Menilik data harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dalam Panel Harga Pangan NFA, per 26 Februari rerata harga secara nasional berada di Rp 6.825 per kilogram (kg). Dari total 16 provinsi yang dipantau, masih ada lima provinsi yang mengalami harga GKP di bawah ketetapan pemerintah. Lima provinsi itu antara lain Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat.
"Memang masih ada beberapa provinsi yang harganya masih di bawah Rp 6.500, misalnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan itu, ini akan menjadi concern. Kita ingin menjaga petani. Dalam 2 tahun terakhir mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai hari ini, harga petani sudah dinaikkan sampai 3-4 kali," tutur Arief.
Lebih lanjut, pelaksanaan OP Pangan Murah melalui jaringan PT Pos Indonesia sampai hari ini telah merambah hingga 265 titik lokasi. Di samping itu, program Gerakan Pangan Murah (GPM) juga tetap digencarkan NFA bersama pemerintah daerah. Per 21 Februari, GPM telah menyentuh angka 717 kali di 13 provinsi dan 88 kabupaten/kota. Rinciannya di Januari 166 kali dan Februari ini di 551 kali.
"Sebenarnya dengan menggencarkan operasi pasar seperti sekarang ini, jadi yang paling ditunggu-tunggu oleh petani dan peternak kita. Ini karena kalau ada seperti ini, produksi pasti ada yang menyerap. Nanti BUMN bidang pangan dan Pos sama-sama jadi penyerap produksi pangan kita," kata Arief.
"Harga di petani harus bagus, di hilir juga harus bagus, sehingga tata niaganya kita jaga sama-sama. Modern market tetap jualan. Traditional market tetap jualan. Ketersediaan pangan pokok strategis sampai dengan jelang Puasa dan Lebaran nanti, dipastikan semua aman."
Wamentan Sudaryono menuturkan strategi penstabilan harga pangan dilakukan dengan membanjiri stok ke pasar-pasar. Ia juga memperingatkan agar pedagang tidak FOMO (Fear of Missing Out) dengan menaikkan harga karena sedang dalam momentum Ramadan dan Idulfitri.
"Cara supaya harga tidak naik, syukur syukur bisa turun, adalah dengan membanjiri stok pasar tradisional maupun pasar modern. Dengan membanjiri pasar dengan stok yang melimpah, barang tersedia. Pemerintah juga melaksanakan operasi pasar dengan memanfaatkan 4.800 cabang Pos Indonesia. Hari ini sudah beroperasi 265. Memang tujuannya untuk mendistorsi harga pasar supaya harganya lebih baik," jelasnya.
Wamentan terus mengulang pesan Presiden Prabowo Subianto. Para pedagang tidak boleh menjual pangan ke konsumen di atas HET. Sehingga masyarakat bisa menjalankan puasa dengan lebih nyaman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika