REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump pada Kamis (28/2/2025) mengatakan bahwa tarif yang diusulkannya sebesar 25 persen untuk barang-barang Meksiko dan Kanada akan mulai berlaku pada hari Selasa (4/3/2025). Penerapan ini dilakukan bersamaan dengan bea tambahan sebesar 10 persen untuk impor China karena obat-obatan yang mematikan masih mengalir ke AS dari negara-negara tersebut.

Tarif baru China tersebut, sebagai tambahan dari tarif 10 persen yang dikenakan pada tanggal 4 Februari, bertepatan dengan dimulainya pertemuan parlemen tahunan China pada Rabu (5/3/3035). Ini merupakan acara politik penting di mana Beijing diharapkan akan mengungkap prioritas ekonomi utamanya untuk tahun 2025.

Pengumuman tersebut juga membuat Beijing memiliki waktu kurang dari seminggu untuk menerbitkan tindakan balasan. Pasalnya, pemerintahan Trump menunjukkan tanda-tanda sikap yang lebih keras terhadap saingan strategisnya meskipun telah menarik kembali ancaman tarif 60 persen ketika Trump menjabat.

Trump mengatakan kepada wartawan di Ruang Oval bahwa ia memutuskan untuk menambahkan tarif tambahan pada China dan mematuhi tenggat waktu Selasa untuk Kanada dan Meksiko mengingat apa yang dilihat pemerintahannya sebagai kemajuan yang tidak memadai dalam mengekang aliran fentanil ke negara tersebut.

"Ada diskusi yang sedang berlangsung dengan China, Meksiko, dan Kanada," kata seorang pejabat Gedung Putih kepada Reuters.

"Kami telah menangani masalah migrasi dengan baik, tetapi masih ada kekhawatiran tentang masalah lain yaitu kematian akibat fentanil," katanya.

Meksiko pada Kamis mengekstradisi hampir 30 narapidana ke AS termasuk gembong narkoba Rafael Caro Quintero, yang dihukum pada tahun 1985 karena membunuh seorang agen Badan Penegakan Narkoba AS.

Menurut Pusat Pengendalian Penyakit, 72.776 orang meninggal karena opioid sintetis pada tahun 2023 di AS, terutama karena fentanil.

Agen Bea Cukai dan Patroli Perbatasan menyita 991 pon fentanil di perbatasan barat daya pada Januari 2025, turun 50,5 persen dari tahun sebelumnya, tetapi masih cukup untuk membunuh jutaan warga Amerika, kata pejabat Gedung Putih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika