REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan penjelasan terkait situasi di Pertamina, dalam hal ini Pertamina Patra Niaga. Pertama-tama, Erick meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Berikutnya, ia mengajak publik melihat dari berbagai sisi.

Menurut Erick, dinamika juga pernah terjadi di BUMN lain. Tindakan yang diambil mengarah pada perbaikan. Ia mencontohkan kasus di PT Garuda Indonesia. Jika tidak dilakukan penyelamatan, belum tentu bisa terus bertahan.

"Nah, sama juga, di Pertamina sendiri, kita akan review total. Seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya," kata Menteri BUMN, saat dijumpai di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

Baik itu holding, maupun subholding akan dievaluasi total. Menurut Erick, proses demikian, bagian dari improvisasi. Ia menegaskan, pernyataannya bukan berarti menyimpulkan segala sesuatu di Pertamina sedang dalam kondisi tidak baik.

Bahwa sedang terjadi dugaan pelanggaran hukum di Pertamina Patra Niaga, benar adanya. Di sisi lain, Erick menilai secara korporasi, BUMN tersebut juga memperlihatkan progres positif. Oleh karena itu, keseimbangan dalam membuat penilaian, menjadi keharusan.

"Tetapi kalau kita lihat kondisi Pertamina, keuangannya dulu dan sekarang. Itu jauh lebih baik. Pelayanannya lebih baik. Apakah ada kasus-kasus? saya rasa sama. ASDP juga ada kasus. Tapi, jangan sampai persepsinya, ketika ada oknum, ada individu (yang membuat kesalahan), akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga lho, karena banyak sekali penugasan pemerintah kepada BUMN, selama ini improvisasinya luar biasa," jelas Erick.

Ia gencar mengkampanyekan dan menunjukkan aksi bersih-bersih di BUMN. Apa yang terjadi di Pertamina Patra Niaga, menurutnya, tak mengganggu komitmen tersebut. Ia menegaskan, selama lima tahun menjabat, ia fokus membenahi sistem.

Erick mencontohkan bagaimana pihaknya mendorong transparansi laporan keuangan. Ada koreksi untuk BUMN sendiri. Dari sudut pandang demikian, wajar jika di sela-sela perjalanan, ditemukan pelanggaran.

"Kita juga mengoreksi diri kita sendiri, melaporkan kasus-kasus korupsi. Ya tentu pasti ada. Dinamika itu ada. ASDP kemarin, sekarang ada ini (Pertamina Patra Niaga). Dulu ada juga Garuda. Jangan justru gara-gara ini kita jadi setback," ujar Menteri BUMN.

Ia sepakat jika publik ingin ada pembenahan. Alangkah lebih baiknya, jika melihat dalam perspektif menyeluruh. Pada saat yang sama, ia tetap berpegang pada keyakinan akan progres positif di BUMN.

Bahwa ada kasus hukum yang beberapa kali mendera, harus dihadapi. Di sisi lain, ia melihat juga memunculkan perkembangan yang lebih baik. Terbukti, pendapatan meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelum dilakukan perbaikan.

"Transformasi yang kita dorong selama lima tahun ini nggak ada yang diumpetin. Ingat loh teman-teman, kalau itu semua BUMN korupsi, nggak mungkin profitnya Rp 310 triliun. Konteksnya seperti itu," ujar Erick.

Kembali mengerucut pada kasus Pertamina Patra Niaga, Menteri BUMN sudah menjalin komunikasi dengan Kejaksaan Agung. Erick mempertegas dukungan pada proses hukum yang berjalan di insititusi tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika