REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND telah menyelesaikan amanah pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) berlabel Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2024. Sepanjang periode tersebut, PosIND mampu menyalurkan bansos kepada 4,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di tanah air.
Catatan tersebut menjadi capaian yang cukup signifikan. Jika dipersentasekan, PosIND telah merealisasikan target penyaluran mencapai 96 persen. Namun, pencapaian tersebut belum sepenuhnya memuaskan PosIND karena tidak dapat terealisasi hingga 100 persen. Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris, tak memungkiri masih menghadapi beberapa kendala dalam proses distribusi.
Salah satu tantangan utama dalam penyaluran bansos adalah pemutakhiran data penerima. Menurut Haris, proses pemutakhiran data sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, Pos Indonesia turut berkontribusi agar penyaluran ini bisa berjalan makin efektif dengan menyediakan data tambahan berupa foto rumah dan geotagging penerima. Data ini digunakan untuk validasi lebih lanjut oleh Kemensos guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.
"Kami memiliki dashboard yang memungkinkan Kemensos melihat langsung kondisi rumah penerima bansos. Hal ini membantu dalam verifikasi dan koreksi data," ujar Haris.
Selain itu, PosIND juga menunjukkan fleksibilitas dan kepedulian dengan mendatangi langsung penerima yang memiliki keterbatasan fisik, seperti lansia, difabel, atau yang sedang sakit. "Kami ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan," tambahnya.