REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan kepada Israel dan Hamas agar senantiasa "menahan diri" menyusul berakhirnya masa kesepakatan gencatan senjata tahap pertama Sabtu (1/3/2025). Dalam pernyataan yang disampaikan juru bicaranya itu, Guterres menegaskan pentingnya mencegah peperangan kembali pecah karena dapat menimbulkan konsekuensi mengerikan.
"Enam pekan terakhir ini telah memberi keamanan yang rentan namun penting, sehingga memberi sedikit kelegaan bagi rakyat Palestina maupun Israel," sebut pernyataan tersebut.
Sekjen PBB mendorong semua pihak agar berupaya mencapai gencatan senjata fase selanjutnya seraya menegaskan bahwa gencatan senjata permanen dan pembebasan seluruh sandera adalah penting bagi mencegah eskalasi.
"Sekretaris Jenderal terus mendorong pembebasan seluruh sandera secara bermartabat sesegera mungkin dan tanpa syarat," sebut pernyataan itu.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan bantuan kemanusiaan dan keselamatan rakyat sipil, pekerja kemanusiaan, dan orang-orang lainnya yang harus dilindungi.
Lebih lanjut, Sekjen PBB mendesak supaya segera dilakukan deeskalasi ketegangan di Tepi Barat yang diduduki Israel.
"PBB siap mendukung seluruh upaya tersebut," sebut pernyataan PBB itu.
Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan sejak pertengahan Januari lalu menghentikan sementara perang genosida Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 48.360 warga dan mengakibatkan kehancuran besar di wilayah kantong Palestina tersebut.
Sementara, kelompok Hamas pada Sabtu menyatakan bahwa Israel masih belum memulai negosiasi untuk pelaksanaan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Dalam pernyataannya kepada Anadolu, Juru Bicara Hamas Hazem Qassem menegaskan komitmen pihaknya terhadap implementasi semua tahap kesepakatan gencatan senjata.
Hamas sepenuhnya siap memulai pembicaraan untuk tahap kesepakatan gencatan senjata selanjutnya, kata dia. Qassem juga menegaskan bahwa upaya Israel menuntut konsesi politik atau mendorong perubahan kesepakatan tidak akan berhasil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika