REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip disebut telah membayar denda Rp 48 miliar terkait kasus pagar laut di perairan Tangerang. Menurut Staf Khusus Menteri KKP Doni Ismanto Darwin pembayaran denda oleh Arsin itu hanya memenuhi denda administratif, bukan menggugurkan kasus pidananya.
"Sesuai tugas dan fungsi kami kan denda administratif. Kalau pidana kan di kepolisian. Meskipun dendanya secara administratif telah ditetapkan oleh KKP, sebagaimana dikatakan oleh Bareskrim, tidak berarti kasus pidananya gugur," kata Doni saat dihubungi Republika, Senin (3/3/2025).
Dalam kasus pidana, pihaknya menjelaskan KKP berposisi sebagai saksi ahli. Doni pun menyebut hingga kini terus berkoordinasi dengan kepolisian.
"Itu sebabnya kami juga terus melakukan koordinasi, baik kehadiran KKP selaku saksi ahli, maupun progress kasusnya," katanya.
Disinggung apakah pelanggaran tersebut nantinya berhenti di kades Kohod semata, Doni mengatakan hingga kini telah memanggil 50 orang untuk dimintai keterangan. Namun, hasil sementaranya merujuk ke Kades dan Sekdes Kohod.
"KKP panggil sekitar 50-an orang. Ada 36 orang penuhi panggilan. Dari 36 itu arahnya kedua orang itu," katanya mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika