Senin 03 Mar 2025 20:25 WIB

PGN Targetkan Bangun Jargas 200 Ribu Sambungan pada 2025

Sebanyak 50 ribu sampai 60 ribu sambungan di antaranya akan berada di Jawa Timur.

Petugas memeriksa meteran jaringan gas rumah tangga di desa Sukaurip, Indramayu, Jawa Barat.
Foto: ANTARA/Dedhez Anggara
Petugas memeriksa meteran jaringan gas rumah tangga di desa Sukaurip, Indramayu, Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- PT Perusahaan Gas Negara (Persero) TBK menargetkan pemasangan jaringan gas (jargas) non-anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) seluruh Indonesia sebanyak 200 ribu sambungan untuk tahun ini.

“Kami terus berupaya untuk bisa meningkatkan jargas di Tanah Air,” kata General Manager SOR III PT PGN Tbk Hedi Hedianto di Surabaya, Jawa Timur, Senin (3/3/2025).

Baca Juga

Heru menyebutkan dari 200 ribu jargas yang akan dibangun sebanyak 50 ribu sampai 60 ribu sambungan di antaranya akan berada di Jawa Timur. Untuk bisa menggenjot angka tersebut, Hedi menuturkan pihaknya akan menempuh berbagai cara termasuk dengan memberikan insentif biaya pemasangan sampai ke pembangunan jaringan dalam rumah.

Meski demikian, ia tak memungkiri bahwa untuk mewujudkan target pemasangan jargas itu memang dibutuhkan sinergi dengan berbagai pihak termasuk melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur Aftabuddin Rijaluzzaman mengatakan Pemprov Jatim sendiri telah melakukan koordinasi dengan PGN terkait dukungan terhadap target tersebut.

Terlebih, menurut Afta, saat ini adalah momen terbaik untuk melakukan percepatan peralihan energi karena pemerintah sedang melakukan efisiensi yakni salah satunya dengan menekan subsidi LPG 3 kilogram. Afta menegaskan PGN harus bisa membuat jaringannya ke masyarakat sehingga masyarakat yang selama ini menggunakan LPG kilogram atau 12 kilogram bisa beralih ke penggunaan gas PGN.

“Kalau itu sudah dikembangkan otomatis subsidi terhadap LPG akan ditarik. Pelan-pelan gas 3 kilogram akan dikurangi. Kalau gas 3 kilogram berkurang konsumsinya otomatis subsidi juga akan berkurang,” katanya.

Dalam hal percepatan ini, Pemerintahan Provinsi Jawa Timur telah melakukan koordinasi seperti dengan memanfaatkan PT Petrogas Jatim Utama (PJU) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola gas bumi untuk kelistrikan dan industri.

Afta berharap PJU dan PT PGN dapat menjajaki kerja sama sehingga langkah percepatan pembangunan jargas di Jawa Timur dapat terealisasi dan subsidi pemerintah kepada LPG 3 kilogram bisa perlahan dikurangi.

“Ayo kita kolaborasi. Tujuannya ketika jargas PGN bisa berkembang, subsidi bisa kita tekan. Bukan menghilangkan LPG tetapi mengurangi beban pemerintah dan agar masyarakat bisa mendapatkan yang lebih murah,” katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement
Advertisement