REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada Senin (3/3/2025) malam WIB, Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan beberapa petinggi lembaga lainnya, bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang merupakan Ketua Satgas Hilirisasi, Bahlil Lahadalia menerangkan, pertemuan tersebut membahas percepatan 21 proyek strategis nasional dengan total investasi 40 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 657 triliun (kurs Rp 16.438 per dolar AS).

Sebanyak 21 proyek ini bagian dari aksi hilirisasi yang nominal keseluruhan mencapai 618 miliar dolar AS, pada 2025. Bahlil menerangkan, proyek-proyek ini mencakup sektor energi, pertambangan, kelautan, hingga pertanian.

"Kami telah memutuskan, hilirisasi yang ditargetkan sekitar 618 miliar dolar AS untuk di 2025, kurang lebih sekitar 21 proyek pada tahap pertama, yang total investasinya sekitar 40 miliar dolar AS, dan tadi kita sudah melakukan pembahasan secara detail, termasuk di dalamnya, nama-nama proyek investasi apa saja yang akan kita lakukan," kata Bahlil dalam keterangan di Jakarta, dikutip Selasa (4/3/2025).

Ia menjelaskan, pertama, pemerintah akan membangun fasilitas penyimpanan (port storage) minyak. Lokasi fasilitas tersebut, salah satu alternatifnya di Pulau Nipa, Provinsi Kepulaua Riau. 

Kedua, negara berencana membangun kilang minyak (refinery) dengan kapasitas mencapai 500 ribu barel. "Ini salah satu yang terbesar nantinya. Ini dalam rangka mendorong ketahanan energi kita, betul-betul baik," ujar Bahlil.

Berikutnya, pemerintah berencana mendanai proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME) berbahan baku batu bara rendah kalori. Ini sebagai substitusi liquefied petroleum gas (LPG). "Ini kita akan lakukan agar betul-betul produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor," kata Bahlil.

Sisanya, proyek hilirisasi ini menyasar peningkatan nilai tambah produk berbahan baku tembaga, nikel, bauksi, juga aluminium oksida (alumina). Lalu di sektor pertanian, perikanan, juga kehutanan.

Ia menjelaskan, saat ini negara tidak butuh investor asing dalam hal pendanaan 21 proyek hilirisasi tersebut. Menurut Bahlil, melalui kebijakan Presiden, pemerintah dan swasta nasional bertanggung jawab atas hal itu. Pihak asing tetap dibutuhkan dari segi teknologi.

"Yang kita butuhkan dari mereka adalah teknologinya. Uangnya dari pemerintah, dan juga dari swasta nasional. Kemudian bahan bakunya, off-takernya pun dari kita. Jadi saya pikir kali ini tak ada lagi ketergantungan terhadap pihak lain," ujar Menteri ESDM.

Salah satu sumber pendanaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Secara keseluruhan lokasi proyek di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan sebagainya. Sesuai arahan Presiden, hilirisasi terfokus pada 26 komodiras, Di dalamnya ada pengelolaan batu bara, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan.

Bahlil memastikan proyek yang akan dikerjakan telah melalui penyeleksian ketat. Secepatnya akan diimplemtasikan. Ia menegaskan, tujuan investasi ini, selain peningkatan nilai tambah produk, juga dalam rangka menciptakan lapangan kerja, menambah pendapatan negara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika