REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah di wilayah terdampak banjir untuk terus waspada, menyiagakan alat komunikasi serta memastikan tak ada warga yang berada di dekat lintasan banjir atau daerah aliran sungai (DAS).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut warga dapat menjadi korban manakala mereka berada di titik-titik rawan seperti dekat aliran sungai atau area-area yang perlintasan banjir.
“Kepada daerah-daerah di lintasan sungai untuk waspada, untuk menyiagakan komunikasi, dan untuk memastikan bahwa warga tidak berada di titik-titik yang rawan. Itu yang paling penting, karena korban biasanya timbul, karena mereka berada di titik-titik rawan lintasan banjir,” kata Wamendagri saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3).
Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyebut BMKG terus mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk terutama untuk kondisi cuaca yang berpotensi menyebabkan banjir. Dia menyebut BMKG telah menerbitkan peringatan dini itu sejak 27 Februari, yang berlaku sampai dengan 6 Maret 2025.
“(Peringatan dini itu) diulang lagi ya. Terakhir diulang-ulang sampai terakhir hari kemarin (3/3) jam 12 siang. Setiap 3 jam diulang, dan terakhir sekitar jam 10, kami koordinasi langsung dengan Kalaksa (Kepala Pelaksana) BPBD Jawa Barat dan SAR Bandung,” kata Dwikorita.
Dia menyebut BMKG, BPBD, kantor SAR di daerah-daerah termasuk dengan badan penanggulangan bencana di Banten, dan BNPB, melaporkan kecamatan-kecamatan yang rawan terdampak bencana banjir manakala turun hujan lebat.