REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan ormas Islam tingkat pusat, seperti Hidayatullah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Wahdah Islamiyah.

Pertemuan yang diadakan pada Kamis siang, 6 Maret 2025 (6 Ramadhan 1446) berlangsung khidmad, namun cair dan penuh antusias dari semua tokoh yang hadir. Para pimpinan ormas Islam yang hadir menyampaikan berbagai harapan kepada Yusril, khususnya terkait penegakan hukum yang sedang menghadapi banyak masalah.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa, termasuk Republika, bahwa belakangan ini bangsa Indonesia dikagetkan oleh mencuatnya sejumlah kasus korupsi yang merugikan negara sangat fantastis. Nilainya bukan lagi miliaran, namun sudah triliunan.

Hal inilah yang menjadi sorotan para pimpinan ormas Islam. Jika pemerintah tak serius menangani ini maka mereka khawatir kepercayaan masyarakat Indonesia pelan-pelan akan pudar dan ini sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa.

Ketua Umum DPP Hidayatullah Dr. H. Nashirul Haq, MA yang ikut serta dalam forum tersebut juga menyampaikan dukungan atas wacana yang diusung sejumlah tokoh bangsa agar Indonesia kembali ke Undang Undang Dasar 1945.

Wacana agar Indonesia kembali ke UUD 1945 sebenarnya sudah disuarakan sejak beberapa tahun lalu. Selama ini, UUD 45 sudah beberapa kali diamandemen. Salah satu akibatnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kehilangan superioritasnya. MPR seperti tak memiliki kuasa, padahal ia adalah lembaga tertinggi negara .

Selain itu, Nashirul juga mengusulkan agar aspirasi politik organisasi-organisasi massa di Indonesia diwadahi sebagaimana dulu di era Orde Baru melalui utusan golongan di MPR RI. "Ormas Islam memiliki anggota yang ril dan loyal. Perannya konkrit di masyarakat, berkonstribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Itulah sebabnya aspirasi politiknya perlu diwadahi," Ungkap Nashirul.

Menanggapi sejumlah harapan yang disampaikan ormas-ormas Islam ini, Yusril berjanji akan memperhatikannya secara serius. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini telah berkomitmen untuk membangun kedaulatan bangsa dan ketahanan nasional.

"Pak Prabowo ingin mewujudkan kemandirian bangsa, tidak tergantung dengan pihak asing," kata Yusril.

Yusril juga banyak bercerita tentang pengalamannya mendampingi sejumlah presiden di berberapa periode, mulai dari Orde Baru hingga kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika