REPUBLIKA.CO.ID, PARIS – Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris menyambut baik rencana Arab untuk membangun kembali Gaza. Para menteri luar negeri keempat negara telah mengeluarkan pernyataan bersama untuk mendukung inisiatif Arab untuk rekonstruksi Jalur Gaza, yang diadopsi pada pertemuan puncak darurat di Kairo awal pekan ini.
“Rencana tersebut menunjukkan jalan yang realistis menuju rekonstruksi Gaza dan menjanjikan – jika dilaksanakan – perbaikan yang cepat dan berkelanjutan terhadap kondisi kehidupan warga Palestina yang tinggal di Gaza”, bunyi pernyataan itu dilansir Aljazirah.
“Kami yakin bahwa Hamas tidak boleh lagi memerintah Gaza atau menjadi ancaman bagi Israel. Kami secara eksplisit mendukung peran sentral Otoritas Palestina dan implementasi agenda reformasinya”, tambah pernyataan itu.
Rencana Arab tersebut tidak secara eksplisit mengecualikan Hamas, namun menyerukan pemilihan umum yang cepat untuk menentukan kendali atas wilayah Palestina. Hamas menyambut seruan diadakannya pemilu beberapa hari yang lalu, menandakan bahwa mereka mungkin menerima pengunduran diri dari kendali atas Gaza.
Sementara, Hamas menyambut baik pertemuan darurat para menteri luar negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah. Dalam sebuah pernyataan, Hamas menyerukan “langkah-langkah praktis untuk mendukung dan memberdayakan rakyat Palestina dalam perjuangan mereka demi keadilan dan kebebasan.”
Pada Kamis, OKI mengumumkan penerapan rencana Mesir untuk pemulihan awal dan rekonstruksi Gaza. Dalam pernyataan terakhirnya setelah Sidang Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri OKI ke-20, organisasi tersebut menekankan “penolakan mutlak dan penolakan tegas terhadap rencana yang bertujuan untuk menggusur warga Palestina, serta tindakan aneksasi dan pemukiman Israel di Tepi Barat.”
Pernyataan tersebut menyoroti bahwa pertemuan tersebut mengadopsi “rencana yang disampaikan oleh Republik Arab Mesir untuk pemulihan awal dan rekonstruksi Gaza,” dan mendesak masyarakat internasional dan lembaga keuangan untuk memberikan dukungan yang diperlukan untuk implementasinya. Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa upaya-upaya ini harus selaras dengan peluncuran proses politik yang bertujuan untuk mencapai solusi yang adil dan abadi guna memenuhi aspirasi sah rakyat Palestina untuk bernegara dan hidup dalam perdamaian dan keamanan.
OKI menyambut baik usulan untuk mengadakan konferensi internasional di Kairo sesegera mungkin, bekerja sama dengan Palestina dan PBB, untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza menyusul kehancuran akibat agresi Israel.
Selain itu, pernyataan tersebut menyerukan pembentukan dana internasional, bekerja sama dengan PBB, untuk merawat sekitar 40.000 anak yatim piatu di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Laporan ini juga mendesak dukungan untuk menyediakan prosthetics kepada ribuan orang yang terluka, khususnya anak-anak yang kehilangan anggota tubuh, dan mendorong negara-negara dan organisasi untuk mengusulkan inisiatif terkait.
OKI mengecam keras “setiap rencana untuk menggusur warga Palestina, baik secara individu atau kolektif, di dalam atau di luar tanah mereka, mengingat tindakan tersebut sebagai pembersihan etnis dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.” Mereka juga menolak kebijakan Israel mengenai aneksasi, perluasan pemukiman, pembongkaran rumah, penyitaan tanah, dan penghancuran infrastruktur, dan memperingatkan bahwa tindakan ini mengancam akan memperburuk situasi secara regional dan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menegaskan bahwa Mesir telah mengembangkan rencana multi-fase yang komprehensif untuk pemulihan dini dan rekonstruksi Gaza, dan menyatakan harapan atas dukungan internasional dan UE untuk upaya ini. Pengumuman ini muncul setelah pertemuan puncak darurat Arab yang diadakan di Kairo Selasa lalu untuk membahas perkembangan di Gaza, menyusul berakhirnya perjanjian gencatan senjata tahap pertama antara Hamas dan Israel tanpa kesepakatan untuk memperpanjang atau melanjutkan ke tahap kedua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika