REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemacetan panjang di jalur penyeberangan Merak-Bakauheni saat arus mudik Lebaran sudah menjadi permasalahan klasik yang terus berulang. Peneliti Inisiatif Strategis untuk Transportasi (Instran) Darmaningtyas menyampaikan antrean kendaraan bahkan mengular hingga kilometer 97 tol Tangerang-Merak yang menyebabkan frustrasi di kalangan pemudik saat periode angkutan Lebaran tahun lalu.

"Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), kendali tertinggi operasional angkutan penyeberangan selama Lebaran 2024 yang berada di bawah koordinasi pihak kepolisian, itu bukan lah kebijakan yang tepat," ujar Darmaningtyas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (9/3/2025).

Darmaningtyas menilai hal ini kurang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi harian para pemangku kepentingan industri penyeberangan. Seharusnya, ucap Darmaningtyas, otoritas terkait seperti Kementerian Perhubungan tetap menjadi pemegang kendali utama.

"Pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan dan Penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik dinilai kurang fleksibel, yang berdampak pada antrean kendaraan panjang, seperti yang terjadi pada H-7 Lebaran tahun lalu," ucap Darmaningtyas.

Darmaningtyas menyampaikan sumber kemacetan lainnya adalah layanan kapal eksekutif yang dioperasikan PT ASDP (Persero). Darmaningtyas mengatakan nanyak pemudik yang ingin menggunakan layanan ini, sementara jumlah kapal terbatas, sehingga antrean kendaraan di Dermaga 1 menghambat akses ke dermaga lainnya.

Darmaningtyas mengapresiasi langkah Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo yang menghapuskan tarif layanan kapal eksekutif selama puncak arus mudik dan arus balik tahun ini. Darmaningtyas berharap keputusan ini dapat mendistribusikan penumpang secara merata ke semua dermaga dan kapal, sehingga tidak ada lagi kapal swasta yang mengalami penurunan load factor drastis selama periode mudik.

"Dengan tidak adanya tarif layanan khusus untuk eksekutif, tapi yang ada single tarif, diharapkan masyarakat tidak hanya terkonsentrasi di satu dermaga saja," sambung dia.

Darmaningtyas mengatakan keputusan ini tidak hanya membantu mengurai kemacetan di Pelabuhan Merak, tetapi juga menyelamatkan pelayaran swasta yang selama ini sering dirugikan akibat ketimpangan okupansi kapal.

Selain itu, ucap dia, langkah lain yang diharapkan dapat memperlancar arus mudik adalah tetap difungsikannya Pelabuhan Ciwandan untuk pemberangkatan pemudik motor dan truk Golongan VI, serta pengalihan truk Golongan VII-IX melalui Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ). Namun, Darmaningtyas menegaskan kunci utama keberhasilan kelancaran arus mudik adalah adanya satu komando yang jelas dalam pembagian tugas.

"Wilayah dermaga dan kapal seharusnya menjadi domain KSOP, sedangkan kepolisian bertanggung jawab mengatur lalu lintas di jalan. Jika pembagian kewenangan ini dilaksanakan secara tegas, maka tidak akan ada lagi kebingungan dan saling menyalahkan saat terjadi permasalahan," lanjut Darmaningtyas.

Darmaningtyas menyampaikan Kantor Staf Presiden (KSP) juga telah memastikan pemberangkatan kapal-kapal berjalan tanpa pungli, sehingga lalu lintas di sekitar Pelabuhan Merak tetap lancar dan buffer zone di Km 97 tidak lagi diperlukan.

"Semoga dengan koordinasi yang lebih baik dan kebijakan yang lebih berpihak pada pelayanan publik, kemacetan panjang di Pelabuhan Merak saat arus mudik Lebaran 2025 dapat benar-benar teratasi," kata Darmaningtyas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika