REPUBLIKA.CO.ID, KYIV -- Penasihat dari kepala Kantor Presiden Ukraina Serhiy Leshchenko pada Senin (10/3/2025) mengatakan, Ukraina tidak akan menyetujui gencatan senjata di darat yang akan memungkinkan pasukan Rusia untuk berkumpul kembali dan melanjutkan perang. Berbicara di televisi, Leshchenko menekankan bahwa meskipun Ukraina terbuka untuk negosiasi, negara itu bersikeras bahwa gencatan senjata apa pun tidak boleh memberi Rusia keuntungan.
“Dia (Presiden AS Donald Trump) bertanya: Apakah ada rencana untuk menghentikan pertempuran? Kami menjawab bahwa kami punya rencana. Kami mengusulkan gencatan senjata di udara seperti pesawat nirawak, rudal, balistik," ujarnya.
"Kami juga mengusulkan gencatan senjata di laut. Kami berkomitmen untuk tidak menyerang di sana, meskipun saat ini kami memiliki inisiatif di Laut Hitam. Selain itu, kami mengusulkan untuk menahan diri dari serangan terhadap infrastruktur energi,” kata Leshchenko, menurut Kantor Berita Nasional Ukraina (Ukrinform).
Namun, ia menekankan bahwa Ukraina tidak akan menerima gencatan senjata di darat. Karena, menurutnya, hal itu dapat memberi kesempatan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memperkuat pasukannya dan melanjutkan perang.
“Anda menginginkan gencatan senjata, kami siap. Namun tidak di darat, di mana Putin dapat menghabiskan waktu beberapa bulan untuk menyembuhkan yang terluka, merekrut infanteri dari Korea Utara, dan memulai kembali perang ini,” katanya.
Leshchenko juga menyoroti bahwa 70 persen kerugian militer Ukraina diakibatkan oleh serangan pesawat nirawak. “Bantuan Amerika Serikat sangat penting di sini, tetapi tidak sampai pada taraf yang mengharuskan AS mendikte persyaratan untuk mengakhiri permusuhan dengan cara yang tidak menguntungkan Ukraina,” katanya.
Ukraina telah berulang kali memperingatkan terhadap perjanjian apa pun yang memungkinkan Rusia untuk mengonsolidasikan pasukannya, dengan alasan bahwa hanya pendekatan keamanan komprehensif. Termasuk wilayah udara dan laut yang dapat membawa stabilitas ke kawasan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika