REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Ribuan aktivis berpartisipasi dalam demonstrasi massal di New York untuk memprotes penangkapan mahasiswa Palestina di Universitas Columbia Mahmoud Khalil. Khalil ditahan oleh petugas imigrasi sebagai bagian dari upaya mereka untuk mendeportasinya atas tuduhan berpartisipasi dalam aksi pro-Palestina.
Selain aksi di jalanan, para aktivis terus menandatangani petisi elektronik yang menuntut kebebasan segera bagi Khalil. Lebih dari dua juta aktivis menandatangani petisi yang menolak penangkapannya dan upaya pemerintah daerah di New York untuk mendeportasi dia dari Amerika Serikat meskipun ia hadir secara sah sebagai "pemukim permanen".
Kantor berita WAFA melansir, Pengadilan Federal di New York, di depan para aktivis yang berdemonstrasi, telah memutuskan untuk sementara waktu mencegah deportasi aktivis Palestina Mahmoud Khalil, sambil menunggu sidang Rabu depan.
Sebelumnya kemarin, Presiden AS Donald Trump menanggapi penangkapan Mahmoud Khalil dengan mengatakan: “Ini adalah penangkapan pertama, dan akan ada lebih banyak lagi,” mengacu pada upaya pemerintah AS untuk menangkap mahasiswa lain yang berpartisipasi dalam protes universitas menentang perang Israel terhadap rakyat Palestina selama dua tahun terakhir.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merestui penangkapan mahasiswa Universitas Columbia Mahmoud Khalil atas aktivisme pro-Palestina. Tak hanya itu, ia juga menjanjikan akan lebih banyak melakukan penangkapan serupa.
Dalam unggahan media sosialnya, Trump menggambarkan Khalil sebagai “Mahasiswa Asing Radikal Pro-Hamas”. “Ini adalah penangkapan pertama dari banyak penangkapan berikutnya. Kami tahu ada lebih banyak mahasiswa di Columbia dan Universitas lain di seluruh Amerika yang terlibat dalam aktivitas pro-teroris, anti-Semit, anti-Amerika, dan Pemerintahan Trump tidak akan menoleransi hal itu,” kata dia.
“Banyak yang bukan pelajar, mereka adalah agitator yang dibayar. Kami akan menemukan, menangkap, dan mendeportasi simpatisan teroris ini dari negara kami – dan tidak akan pernah kembali lagi.”
Merujuk Aljazirah, tidak ada bukti yang mendukung klaim “agitator bayaran” selama protes pro-Palestina yang melanda kampus-kampus AS tahun lalu. Khalil adalah penduduk tetap yang sah. Penangkapannya telah meningkatkan kekhawatiran atas pelanggaran kebebasan berpendapat untuk melindungi Israel dari kritik di AS.
Mahmoud Khalil sedang berada di dalam kediaman milik universitasnya pada Sabtu malam di dekat kampus Columbia di Manhattan ketika beberapa agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai memasuki gedung dan menahannya, kata pengacaranya, Amy Greer, kepada The Associated Press.
View this post on Instagram
Greer mengatakan dia berbicara melalui telepon dengan salah satu agen ICE selama penangkapan, yang mengatakan mereka bertindak atas perintah Departemen Luar Negeri untuk mencabut visa pelajar Khalil. Diberitahu oleh pengacara bahwa Khalil berada di Amerika Serikat sebagai penduduk tetap dengan kartu hijau, agen tersebut mengatakan mereka juga akan mencabutnya, menurut pengacara.
Penangkapan tersebut tampaknya merupakan salah satu tindakan pertama yang diketahui berdasarkan janji Presiden Donald Trump untuk mendeportasi mahasiswa internasional yang bergabung dalam protes menentang perang Israel di Gaza yang melanda kampus-kampus musim semi lalu. Pemerintahannya mengklaim para peserta kehilangan hak mereka untuk tetap tinggal di negara tersebut karena mendukung Hamas.
Khalil berperan sebagai negosiator bagi mahasiswa saat mereka melakukan tawar-menawar dengan pejabat universitas mengenai penghentian tenda perkemahan yang didirikan di kampus, sebuah peran yang menjadikannya salah satu dari sedikit aktivis mahasiswa yang bersedia menyebutkan nama dan identitasnya.
Pihak berwenang menolak memberi tahu istri Khalil, yang sedang hamil delapan bulan, apakah dia dituduh melakukan kejahatan, kata Greer. Khalil telah dipindahkan ke fasilitas penahanan imigrasi di Elizabeth, New Jersey. “Kami belum bisa mendapatkan rincian lebih lanjut tentang alasan dia ditahan,” kata Greer kepada AP. “Ini jelas merupakan eskalasi. Pemerintah sedang menindaklanjuti ancamannya.”
Tindakan Apartheid...
Ikuti Whatsapp Channel Republika