REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung untuk mengatasi banjir. Tiga wilayah yang menjadi fokus normalisasi selanjutnya adalah Bidara Cina, Pangadegan, dan Cawang.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, proses normalisasi pasti akan sejalan dengan pembebasan lahan. Pasalnya, pembebasan lahan merupakan bagian dari proses yang harus dilakukan dalam menormalisasi Sungai Ciliwung.
"Ya, kalau kami lakukan normalisasi pasti ada pembebasan lahan, enggak bisa enggak," kata dia, Selasa (11/3/202
Ia menjelaskan, normalisasi perlu dilakukan agar kondisi Sungai Ciliwung dapat dikembalikan seperti sediakala. Alhasil, sungai dapat lebih menampung air, sehingga tidak meluap ke permukiman warga dan menyebabkan banjir.
"Dengan demikian, normalisasi akan dilakukan, pembebasan lahan mau tidak mau juga harus dilakukan," kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta Hendri mengatakan, terdapat tiga wilayah yang menjadi fokus pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung, yakni Cawang, Bidara Cina, dan Pengadegan. Adapun bidang tanah yang harus dibebaskan di Cawang berjumlah 411 bidang tanah, Bidara Cina 162 bidang tanah, dan Pengadegan 61 bidang tanah.
Sementara itu, luas lahan yang perlu dibebaskan adalah sekitar 58.946 m2 di Cawang, 13.101 m2 di Pengadegan, dan 57.035 m2 di Bidara Cina. Kendati demikian, terdapat sejumlah kendala untuk melakukan pembebasan lahan. Salah satunya adalah masih ada sebagian tanah yang merupakan tanah garapan. "Sehingga pembuktian kepemilikanya perlu penelitian yang lebih komprehensif," kata dia, Jumat (7/3/2025).
Hendri menambahkan, kendala lainnya adalah anggaran yang terbatas. Selain itu, sejumlah warga masih ada yang menolak dalam proses pembuatan penetapan lokasi (penlok). "Mereka tidak ingin tanahnya dibebaskan," ujar Hendri.
Menurut Hendri, normalisasi bukan satu-satunya upaya yang akan dilakukan Pemprov Jakarta dalam mengatasi banjir. Ia menyebutkan, Pemprov Jakarta melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai upaya jangka pendek penanggulangan banjir.
Selain itu, terdapat beberapa upaya yang telah disiapkan Pemprov Jakarta untuk penanganan jangka menengah dan panjang, seperti pembangunan waduk/situ/embung, penerapan sistem polder, dan lainnya.
Hendri menyebutkan, saat ini dinasnya telah membangun sebanyak 47 waduk/situ/embung di sejumlah wilayah di Jakarta sebagai tempat penampungan sementara agar mampu mengurangi limpasan air. Sementara, untuk polset, saat ini terdapat 52 sistem polder telah dibangun Dinas SDA dari target di masterplan sebanyak 70 polder.
"Adapun polder merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk membantu suatu area mengalirkan air yang tidak dapat mengalir dengan gravitasi dengan cara dipompa," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika