REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mulai melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada Selasa (11/3/2025). Pelaksanaan OMC itu dilakukan untuk mencegah potensi bencana banjir akibat cuaca ekstrem yang diperkirakan akan terjadi hingga 20 Maret 2025.
Ketua Subkelompok Urusan Pengendalian dan Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta Muhamad Thoufiq Hidayatuloh mengatakan, OMC ini dilakukan atas kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan TNI Angkatan Udara (AU). Rencananya, operasi itu akan terus dilakukan hingga 20 Maret 2025.
"Operasi dilakukan menggunakan pesawat Casa 212 milik Skadron 4 TNI AU berikut pilot dan kru pendukungnya," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Selasa (11/4/2025).
Ia mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sekitar 20 ribu kilogram bahan semai untuk melakukan 25 sorti penerbangan. Adapun anggaran yang disiapkan untuk melakukan OMC selama 10 hari itu adalah sekitar Rp 3 miliar. "(Anggaran) sekitar Rp 3 M," kata dia.
Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku cukup senang dengan hasil dari pelaksanaan OMC yang dilakukan hari ini. Pasalnya, cuaca Jakarta terbukti cerah tanpa adanya hujan. Padahal, berdasarkan prakiraan BMKG, Jakarta hari ini berpotensi dilanda cuaca ekstrem.
"Yang pertama, dari kemarin saya menunggu hari ini. Tadi pagi begitu cuacanya biru, hati saya terus terang tentram banget," kata dia, Selasa.
Menurut dia, pelaksanaan OMC ini merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya banjir di Jakarta seperti sebelumnya. Ia pun berharap dampak dari pelaksanaan OMC bisa sesuai hingga 20 Maret mendatang.
"Kalau kondisinya bisa terjaga seperti ini, maka banjir ataupun curah hujannya bisa kita atasi," ujar Pramono.
Meski demikian, ia menilai, pelaksanaan OMC merupakan salah satu cara penanganan yang bersifat jangka pendek. Ia mengatakan, Pemprov Jakarta tidak bisa melakukan OMC terus menerus untuk mencegah terjadinya banjir.
"Saya termasuk yang berpikir untuk penanganan jangka menengah, sehingga naturalisasi akan tetap kami lakukan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika