REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk terus menjalankan fungsinya dalam memastikan keberlanjutan dana haji. Dia pun memuji peran krusial BPKH dalam pengelolaan dana haji selama haji, termasuk dalam mewujudkan biaya haji yang bisa meringankan jamaah. 

"BPKH merupakan lembaga penting dalam mengelola keuangan haji, agar bisa memberi nilai manfaat yang semakin besar dari hari ke hari, sehingga mampu meringankan biaya jamaah yang akan berangkat ke tanah suci," ujar Muzani saat menghadiri silaturahmi akbar di Pondok Pesantren Modern Tazakka, Batang, Jawa Tengah pada akhir pekan lalu. 

Karena itu, Muzani berharap BPKH terus memperbaiki kinerja, untuk menjamin tata kelola dana haji yang semakin terpercaya. 

"Harapan kami kepada teman-teman yang mengelola keuangan haji agar bisa semakin amanah, produktif, dan efektif," ucap dia.

Sebelumnya, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPH) menolak pembubaran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). IPHI menilai, pembubaran BPKH bukan solusi, tetapi justru langkah mundur yang berisiko besar bagi kepercayaan jamaah. 

Wakil Ketua Umum IPHI Mohamad Anshori mengingatkan, sebelum ada BPKH dana haji dikelola dengan banyak celah dan rawan penyalahgunaan. Namun, kini dana haji sudah dikelola dengan independen, transparan, dan profesional oleh BPKH. 

"Jangan ada upaya untuk menariknya kembali ke kendali pemerintah. Pengelolaannya harus tetap berada di tangan lembaga independen yang transparan dan profesional," ujar Anshori dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/3/2025). 

Anshori menegaskan bahwa ide pembubaran BPKH bukan solusi untuk memperbaiki pengelolaan dana haji. “Tapi justru langkah mundur yang berisiko besar bagi kepercayaan jamaah,” ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika