REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dipastikan tidak jadi membuat program sarapan gratis untuk para siswa di sekolah. Sebagai gantinya, Pemprov Jakarta akan melakukan perbaikan kantin-kantin sekolah agar bisa digunakan untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya akan mendukung pemerintah pusat untuk menjalankan program makan bergizi gratis (MBG). Salah satunya dengan memperbaiki kantin-kantin sekolah, yang nantinya bisa digunakan sebagai dapur MBG. 

"Jadi kami tegaskan, program makan bergizi gratis sepenuhnya diadakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Jakarta men-support untuk itu supaya berjalan dengan baik," kata dia di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Menurut dia, anggaran untuk program sarapan gratis nantinya akan digunakan untuk melakukan perbaikan kantin-kantin sekolah. Selain itu, sebagian lainnya juga akan digunakan untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP). 

Pramono menyebutkan, proram KJP sudah terbukti membawa banyak manfaat nagi warga Jakarta. Dengan pengalihan itu, ia mengeklaim, bisa untuk menambah kuota penerima KJP hingga 200 ribu orang.

"Penambahannya hampir 200 ribu dan itu sebenarnya angkanya besar. Termasuk KJMU tadi, Kartu Jakarta Masiswa Unggul," kata dia.

Ia menegaskan, Pemprov Jakarta tidak akan bertentangan dengan pemerintah pusat dalam membuat program. Karena itu, alih-alih membuat program yang hampir sama dengan MBG, Pemprov Jakarta memilih untuk mengalihkan anggaran program sarapan gratis untuk keperluan lainnya. Apalagi, anggaran itu juga bisa digunakan untuk mendukung program MBG.

"Jadi intinya satu, kami memberikan dukungan sepenuhnya (untuk) makan bergizi gratis. Karena di Jakarta fasilitas kami miliki, maka kami juga akan membantu itu, termasuk di dalamnya adalah memberikan Kartu Jakarta Pintar yang lebih banyak," kata dia. 

Sebelumnya diberitakan, program sarapan gratis tidak akan dilaksanakan oleh Pemprov Jakarta, lantaran program itu hampir sama dengan MBG yang telah dilakukan pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Pramono pekan lalu.

"Jadi pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis," kata dia, Sabtu (8/3/2025).

Ikuti Whatsapp Channel Republika