"Tentunya, kontribusi tersebut dapat untuk terus dijaga, bahkan ditingkatkan dengan didukung oleh aspek keamanan dan transparansi sistem perdagangan serta penguatan aspek pelindungan konsumen," kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Hasan menyampaikan pemerintah mendukung dan terus berupaya menjaga perkembangan ekosistem kripto domestik dalam koridor pengawasan pelaksanaan tata kelola yang baik, mitigasi risiko yang memadai seiring dengan pemenuhan aspek pelindungan konsumennya.

Terkait dengan sentimen yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) atas minat penguatan ekosistem kripto global, ia mencatat bahwa hal ini memberikan beragam perspektif.

"Indonesia terus mengamati perkembangan yang terjadi di global dan efeknya kepada ekosistem/perdagangan di domestik," kata dia.

Per Februari 2025, terdapat 19 penyelenggara aset keuangan digital (AKD) yang terdiri dari 16 pedagang AKD bersama dengan 3 self regulatory organization (SRO) yakni bursa, kliring, dan kustodian yang telah mendapatkan izin dan/atau penegasan izin dari OJK.

Selain itu, terdapat 14 calon pedagang fisik aset kripto dalam proses pengajuan perizinan ke OJK. Adapun untuk exchanger lokal yang terafilisasi dengan exchange global tercatat antara lain Toko Crypto (Binance).

Hingga Februari 2025, tercatat 1.396 aset kripto yang dapat diperdagangkan. Selama Januari 2025, nilai transaksi aset kripto tercatat sebesar Rp44,07 triliun atau meningkat 104,31 persen secara tahunan dibandingkan periode Januari 2024 yang tercatat sebesar Rp21,57 triliun.

Menurut OJK, pertumbuhan nilai transaksi tersebut menunjukkan kondisi pasar yang berjalan baik dan lancar serta kepercayaan investor yang tetap terjaga dengan baik.